RADAR BOGOR – Beragam persoalan di wilayah Tanah Sareal disampaikan masyarakat Tanah Sareal dalam agenda reses anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Karnain Asyhar, Rabu, 9 September 2026.
Dalam pertemuan yang digelar di Aula Kantor DPTD PKS Kota Bogor tersebut, warga Tanah Sareal menyampaikan sejumlah persoalan ke anggota DPRD tersebut.
Keluhan warga Tanah Sareal ke Anggota DPRD Kota Bogor itu, mulai dari kemacetan dan keselamatan lalu lintas, data Desil, penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), pendidikan nonformal, pengelolaan sampah hingga ketahanan pangan.
Baca Juga: Review Vespa Sprint Tech 180, Mesin Bore Up dari Pabrik dengan Performa Lebih Bertenaga
Karnain menegaskan, reses bukan sekadar agenda menyerap aspirasi. Berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat akan dikawal melalui fungsi DPRD agar memiliki tindak lanjut yang jelas.
Salah satu keluhan datang dari Prof. Sumarno, warga Kedung Jaya, yang menyoroti persoalan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Menurutnya, peningkatan aktivitas permukiman dan ekonomi di kawasan Tanah Sareal perlu diimbangi dengan penataan lalu lintas yang lebih baik.
Karnain menilai pemerintah perlu memperkuat rekayasa lalu lintas, khususnya di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan. Koordinasi antarperangkat daerah juga diperlukan agar persoalan mobilitas dapat diantisipasi sejak dini.
“Jangan menunggu persoalan menjadi semakin kompleks, keselamatan dan kelancaran berlalu lintas harus direncanakan sejak sekarang,” kata Karnain.
Baca Juga: Nama Ketua Komisi I DPRD Bogor Dicatut dalam Pesan Rapat Sentul, Ipeck: Jangan Mau Diadu Domba
Data Desil hingga PSU Jadi Sorotan
Persoalan lain yang turut disampaikan masyarakat adalah mengenai data Desil, yang menjadi salah satu dasar dalam penyaluran sejumlah program perlindungan sosial.
Warga berharap adanya pendampingan dalam proses sanggah apabila data kondisi sosial ekonomi yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Menurut Karnain, mekanisme perbaikan data harus mudah diakses dan transparan. Akurasi data dinilai penting agar warga yang memenuhi kriteria tidak kehilangan hak hanya karena persoalan administrasi atau data yang belum diperbarui.
Baca Juga: Siswa Kota Bogor Ubah Limbah Buah Jadi Penyedap Kaya Serat
Sementara itu, persoalan penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemkot Bogor juga menjadi perhatian.
Status PSU di sejumlah kawasan perumahan dinilai berkaitan langsung dengan pembangunan dan pemeliharaan berbagai fasilitas, seperti jalan lingkungan, drainase, taman, penerangan jalan dan fasilitas umum lainnya.
Karnain mendorong Pemkot Bogor melakukan inventarisasi sekaligus verifikasi terhadap PSU yang hingga kini belum diserahkan.
Penyelesaian persoalan tersebut dinilai perlu dipercepat sesuai aturan agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai fasilitas umum di lingkungan tempat tinggalnya.
Baca Juga: Rangka eSAF Honda Dikhawatirkan Karat dan Keropos, Ini Cara Mencegah hingga Solusinya
“Warga tidak boleh terus berada dalam posisi menunggu, kepastian status PSU merupakan bagian penting dari kepastian pelayanan publik,” ujarnya.
Dorong KWT dan Penguatan PKBM
Di bidang pemberdayaan masyarakat, warga juga menyuarakan pentingnya penguatan Kelompok Wanita Tani (KWT)untuk mendukung ketahanan pangan berbasis keluarga.
Penguatan KWT dapat dilakukan melalui pelatihan, bantuan sarana produksi, pemanfaatan lahan pekarangan, urban farming hingga pengolahan hasil pertanian.
Selain itu, masyarakat meminta perhatian terhadap keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Lembaga pendidikan nonformal tersebut dinilai memiliki peran penting dalam pendidikan kesetaraan, peningkatan literasi serta pengembangan keterampilan masyarakat.
Baca Juga: Bantuan Beras Diperpanjang, Cek Kejelasan BLT Kesra Rp900 Ribu dan PKH Validasi
Karnain mengatakan PKBM perlu diperkuat melalui dukungan kebijakan dan sinergi program pendidikan dengan pemberdayaan masyarakat.
“Bogor Cerdas bukan hanya berbicara tentang sekolah formal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kesempatan belajar sepanjang hayat melalui penguatan PKBM yang berkualitas,” ungkapnya.
Sampah hingga Pembangunan Strategis
Masalah sampah turut masuk dalam daftar aspirasi warga Tanah Sareal. Karnain mendorong gerakan “Sampah Selesai di Rumah Tangga” melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, pengomposan, penguatan bank sampah serta upaya mengurangi sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir.
Baca Juga: Review Lengkap Honda Vario 125 Street, Varian Tertinggi dengan Posisi Berkendara Mirip Motor Sport
Menurutnya, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengandalkan pengangkutan pemerintah.
Perubahan perilaku masyarakat serta kolaborasi antara warga, komunitas lingkungan, RT/RW dan pemerintah diperlukan untuk mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya.
Dalam kesempatan tersebut, Karnain juga menyampaikan perkembangan sejumlah proyek strategis nasional maupun proyek strategis Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Kota Bogor, termasuk di wilayah Tanah Sareal.
Ia berharap masyarakat dapat memahami arah pembangunan sekaligus ikut melakukan pengawasan sehingga proyek yang berjalan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Baca Juga: Siswa SMKN 4 Bogor Bikin Parkify, Cari hingga Pesan Slot Parkir Kini Bisa dari Parkify
Karnain memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dibawa melalui fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD, sekaligus dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
“Politik harus menghadirkan manfaat yang dirasakan rakyat, aspirasi warga Tanah Sareal tidak boleh berhenti sebagai catatan reses, tetapi harus dikawal hingga menjadi kebijakan dan solusi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (uma)
Editor : Rani Puspitasari Sinaga