RADAR BOGOR – Sistem indeks akreditasi Indonesia disebut menempati peringkat keempat dunia dan tertinggi di Asia berdasarkan penilaian eksternal. Capaian tersebut menjadi tantangan bagi Komite Akreditasi Nasional (KAN).
KAN disebut mendapatkan tantangan mempertahankan kualitas sekaligus terus meningkatkan layanan akreditasi.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) sekaligus Sekretaris KAN, Wahyu Purbowasito, dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan Akreditasi 2026 di Grand Savero Hotel Bogor, Kamis, 10 September 2026.
Baca Juga: Mau Liburan Hemat ke The Jungle Bogor? Ini Daftar Promo September 2026
“Akreditasi dari Indonesia dinilai sebagai nomor 4, menduduki peringkat keempat dunia dan sekaligus nomor 1 di Asia,” kata Wahyu dalam sambutannya.
Menurutnya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari komunikasi dan kolaborasi antara KAN, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), asesor, serta berbagai pemangku kepentingan. Integritas, kompetensi, dan konsistensi asesor maupun penyelenggara LPK juga menjadi faktor penting dalam menjaga sistem akreditasi.
Wahyu menegaskan, posisi tersebut tidak boleh membuat KAN berhenti melakukan pembenahan. Karena itu, FKP menjadi salah satu sarana untuk menampung kritik, saran, dan masukan dari para pengguna layanan.
Baca Juga: KPK Buka Peluang Periksa Pihak Lain dalam Kasus Dugaan Korupsi Upah Pungut Bappenda Bogor
“Sejatinya apa yang kita lakukan itu adalah milik kita bersama, mari kita bangun ini secara bersama,” ujarnya.
2.628 LPK Aktif, Layani 42 Skema Akreditasi
Saat ini, KAN mencatat terdapat 2.628 LPK aktif yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lembaga tersebut menjalankan layanan dalam 42 skema akreditasi, mulai dari laboratorium pengujian dan inspeksi hingga sertifikasi.
Sejumlah skema akreditasi juga berkaitan langsung dengan kepentingan dan kebijakan nasional.
Baca Juga: Bansos PKH Validasi Mulai Cair, KKS Baru Terisi dan Beras 30 Kg Diperpanjang
Di antaranya Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), verifikasi dan validasi Gas Rumah Kaca (GRK), layanan umrah dan haji khusus, jasa konstruksi, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta berbagai laboratorium pengujian.
Menurut Wahyu, akreditasi memiliki peran penting dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat maupun pasar terhadap hasil penilaian kesesuaian. Sistem tersebut memastikan lembaga penilaian kesesuaian menjalankan proses sesuai standar yang telah ditetapkan.
Namun, KAN masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga kualitas layanan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan ketertelusuran sertifikat yang diterbitkan LPK, jenjang dan proses rekrutmen asesor, serta penguatan teknologi informasi dalam pelayanan akreditasi.
Baca Juga: Telkomsel Hadirkan Kampung Telkomsel dan Pesta Jawara, Dorong Kreativitas Generasi Muda
Akreditasi Jadi Instrumen Membangun Kepercayaan
Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik, Muhammad Yusuf Kurniawan, menilai akreditasi memiliki posisi strategis dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas.
Menurutnya, akreditasi memastikan lembaga penyelenggara layanan memiliki kompetensi untuk menjalankan proses sesuai standar yang telah ditentukan.
Ada tiga prinsip penting yang perlu dijaga dalam sistem akreditasi, yakni kompetensi, imparsialitas, dan konsistensi. Ketiganya diperlukan agar kualitas pelayanan dapat diukur secara objektif dan dipertahankan secara berkelanjutan.
Baca Juga: Raffi Ahmad dan Gading Marten Sambangi Balai Kota Bogor, Bidik Potensi Basket hingga Seni Anak Muda
“Akreditasi bukan hanya berbicara mengenai sertifikat, melainkan instrumen tata kelola untuk memastikan bahwa pelayanan memenuhi standar mutu yang diharapkan,” kata Yusuf.
Ia juga melihat adanya perubahan paradigma pelayanan publik yang kini mulai bergerak dari pendekatan berbasis organisasi menuju human-centric, dengan menempatkan kebutuhan dan pengalaman masyarakat sebagai perhatian utama.
Perubahan tersebut antara lain terlihat dari pergeseran pelayanan berbasis prosedur menjadi berorientasi pada pengguna, pelayanan sektoral menuju layanan terintegrasi, serta fokus output menuju outcome.
Orientasi pelayanan juga mulai bergeser dari sekadar mengejar kepuasan menjadi membangun kepercayaan publik.
Baca Juga: Yamaha NMAX Turbo TechMAX ABS Rp44 Jutaan, Bawa Teknologi YCVT dan Sensasi Berkendara Baru
Forum Konsultasi Publik Layanan Akreditasi 2026 kemudian menjadi wadah bagi KAN untuk menyerap masukan dari LPK, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Mengusung tema “Membangun Inovasi, Kepercayaan, dan Keberlanjutan melalui Penguatan Akreditasi dalam Pelayanan Publik”, forum tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga akreditasi, penyelenggara layanan, dan masyarakat.
Dengan posisi yang disebut masuk empat besar dunia, KAN diharapkan tidak hanya mempertahankan capaian tersebut.
Peningkatan mutu dan kecepatan layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta keterlibatan pengguna layanan menjadi sejumlah langkah penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem akreditasi nasional.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga