RADAR BOGOR - Bekas kawasan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Paledang mulai ditata ulang, Pemkot Bogor kini tengah membangun area pedestrian.
Pantauan di lokasi, Selasa, 15 September 2026 area pedestrian yang tengah dibangun itu berada di dekat Stasiun Bogor, sejumlah petugas terlihat sibuk.
Mereka tampak membongkar beton yang sebelumnya jadi pondasi JPO Paledang. Material tersebut kemudian diangkut menggunakan mobil.
Petugas juga turut memasang garis pembatas warna kuning hitam. Garis tersebut dipasang memenjang dari Jalan Kapten Muslihat hingga Mayor Oking.
Baca Juga: Jadwal Seleksi CPNS Belum Jelas, Pemkot Bogor Minta Tahun Ini
Kepala Bidang Pemeliharaan dan Kebinamargaan PUPR Kota Bogor, Agus Sobari mengatakan pembangunan pedestrian itu merupakan proyek lanjutan.
“Nyambung dengan yang di Alun-Alun Kota Bogor. Sementara yang di Alun-Alun kan baru sampai pintu kereta Sukabumi itu, mangkannya kami lanjutkan,” ucapnya.
Agus menerangkan pedestrian itu nantinya akan nyambung hingga ke Jalan Mayor Oking. Namun, ia belum mengetahui pasti jumlah panjangnnya.
“Kaitannya dengan pasca pembongkaran JPO karena kan kurang rapi tuh mangkannya kita kerjakan jadi nyambung begitu,” terang Agus.
Sesuai perintah Wali Kota Bogor Dedie A Rachim proyek pengerjaan pedestrian tersebut ditargetkan rampung sebelum 2026 berakhir.
“Karena memang anggarannya terbatas, nah mau tidak mau karenakan harus tuntas 2026, permintaan pa Wali kita bantu pakai paket pekerjaan rutin,” ujar Agus.
Keberadaan pedestrian disebut Agus jadi hal yang penting. Fasilitas itu bertujuan untuk memberi akses nyaman kepada para pejalan kaki.
“Jadi bukan hanya pengendara saja yang dibuat nyaman, pejalan kaki juga, sesuai dengan perintah pa Wali juga begitu kan,” beber Agus.
Pembangunan area pedestrian ini mendapat dukungan dari warga. Namun mereka memberi sejumlah catatan yang dinilai penting untuk pemerintah.
Salah seorang warga, Arya (24) khawatir jika keberadaan pedestrian itu malah dijadikan tempat mangkan para Pedagang Kaki Lima atau PKL.
“Sebelum diperbaiki kan disini uda banyak PKL. Mangkannya yang harus diawasi itu PKL nya juga, pemerintah harus terus memantau,” jelas Arya.
Arya menegaskan, jangan sampai akses yang semula ditujukan untuk pejalan kaki, malah membuat mereka justru tidak merasa nyaman.
“Kan kalau ada PKL nih sampe nutupin jalan. Jadi jangan sampai tujuan untuk pejalan kaki, tapi malah kani tidak menerima manfaatnya,” pungkas Arya. (bay)
Editor : Eka Rahmawati