RADAR BOGOR - Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyampaikan harapannya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara yang baru dilantik. Salah satunya terkait kepastian penyaluran dana transfer daerah ke pemerintah daerah.
Presiden RI Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menkeu di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026. Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Dedie mengatakan, kepala daerah pada dasarnya berharap dana transfer daerah tetap dipertimbangkan untuk disalurkan. Menurutnya, transfer daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah.
Baca Juga: SMAN 5 Kota Bogor Kembali Tunjukan Taring di DBL, Tumbangkan SMA PSKD VII Depok
"Semua kepala daerah kan berharap transfer daerahnya bisa dipertimbangkan untuk dicairkan," kata Dedie usai Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor, Selasa, 15 September 2026.
Meski demikian, Dedie mengakui Kota Bogor tidak bisa sepenuhnya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Kondisi fiskal yang relatif sehat membuat Pemkot Bogor tetap berupaya meningkatkan pendapatan daerah secara mandiri.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Di sisi lain, transfer daerah tetap diharapkan disalurkan sesuai hak daerah.
"Sambil tetap ada pendapatan transfer daerah yang mestinya menjadi hak daerah," ujarnya.
Dedie juga berharap kebijakan fiskal pemerintah pusat lebih memperhatikan kepentingan daerah dan selaras dengan kebijakan nasional. Menurutnya, kebutuhan setiap daerah berbeda sehingga kebijakan transfer perlu mempertimbangkan kondisi tersebut.
Selain transfer daerah, Dedie menyoroti dukungan pemerintah pusat untuk sektor transportasi publik. Ia menilai kawasan Jabodetabek membutuhkan dukungan pembiayaan khusus karena sistem transportasi di wilayah tersebut saling terhubung.
"Transportasi publik misalnya di wilayah Jabodetabek itu harus ada bantuan keuangan khusus," katanya.
Menurut Dedie, dukungan tersebut dibutuhkan agar kualitas layanan transportasi antara Jakarta dan wilayah sekitarnya dapat lebih seimbang. Pengembangan transportasi, kata dia, tidak bisa dilakukan oleh satu daerah secara terpisah.
Di sisi lain, Dedie mengingatkan agar persoalan transfer daerah tetap dilihat dalam kerangka pemerataan fiskal nasional. Menurutnya, pemerintah pusat juga perlu memperhatikan daerah tertinggal, pelosok, dan wilayah terluar.
"Keuangan negara ini kan bukan hanya untuk daerah-daerah tertentu saja," tegasnya.
Karena itu, Dedie menyebut Pemkot Bogor akan tetap berupaya memperkuat kemampuan fiskal melalui pendapatan daerah. Namun, ia berharap pemerintah pusat tetap menjaga distribusi transfer daerah secara adil bagi seluruh daerah. (uma)
Editor : Eka Rahmawati