RADAR BOGOR – Anggaran iuran BPJS Kesehatan bagi warga Kota Bogor menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Pasalnya, alokasi anggaran iuran BPJS Kota Bogor yang tercantum dalam draft Raperda APBD Perubahan dinilai DPRD belum mencukupi kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun.
Dalam draft tersebut, anggaran iuran BPJS tercatat sebesar Rp76,39 miliar. Sementara kebutuhan pembiayaan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Desember 2026 diperkirakan mencapai Rp97,05 miliar.
Baca Juga: Air PDAM Perumda Tirta Pakuan Bogor Keruh, 40 Petugas Diterjunkan Bersihkan Jaringan Pipa
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp20,66 miliar antara anggaran yang tersedia dan kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun.
Anggota DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, meminta persoalan tersebut menjadi perhatian serius dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Ia menilai, anggaran iuran BPJS perlu disesuaikan agar kepesertaan warga yang ditanggung pemerintah daerah tetap berjalan hingga Desember.
“Anggaran iuran BPJS yang kita siapkan di APBD Murni sebesar Rp76,3 miliar itu hanya untuk mencover 10 bulan. Harapannya, di APBD Perubahan ada tambahan anggaran sehingga sampai akhir tahun status kepesertaan warga Kota Bogor dalam BPJS tidak bermasalah,” ujar Dedi, Rabu, 16 September 2026.
Baca Juga: Siap-Siap Bansos Tambahan PIP Sekolah Cair Lagi September 2026, Berapa Nominalnya?
Ratusan Ribu Warga Ditanggung Pemkot
Dedi menyoroti persoalan tersebut karena pembiayaan BPJS berkaitan langsung dengan ratusan ribu peserta JKN yang iurannya dibayarkan Pemerintah Kota Bogor.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor per Agustus 2026, sebanyak 210.318 peserta tercatat mendapat pembiayaan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBPU) dan Bantuan Pemerintah (BP) Pemda.
Sementara itu, total penduduk Kota Bogor tercatat sebanyak 1.156.543 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.143.224 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Baca Juga: Belajar Bahasa Isyarat Jadi Lebih Menyenangkan, Siswa SMKN 4 Bogor Ciptakan Gim Kr4bat Isyarat
Menurut Dedi, pemerintah daerah perlu memastikan keberlanjutan pembiayaan hingga penghujung tahun. Terlebih, anggaran tersebut menyangkut hak pelayanan kesehatan warga yang kepesertaannya menjadi tanggungan Pemkot Bogor.
“Kalau kebutuhan sampai Desember mencapai sekitar Rp97 miliar, sementara yang dianggarkan masih Rp76,3 miliar, berarti ada kekurangan sekitar Rp20,6 miliar. Ini yang harus kita cari solusinya dalam pembahasan perubahan APBD,” katanya.
Kebutuhan Anggaran Masih Dibahas
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena, menyampaikan bahwa angka kebutuhan anggaran iuran JKN tersebut belum final.
Baca Juga: 1 Hektare Lahan di Gunungsindur Bogor Mulai Ditanami Jagung
Pemerintah daerah masih melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menentukan besaran anggaran yang diperlukan hingga akhir 2026.
“Masih dibahas di TAPD,” jelas Erna.
Pembahasan tersebut nantinya akan menentukan kebutuhan tambahan anggaran iuran JKN, termasuk memastikan pembiayaan peserta yang menjadi tanggungan Pemkot Bogor tetap berjalan hingga akhir tahun.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga