RADAR BOGOR – DPRD Kota Bogor meminta sejumlah anggaran pengadaan tanah yang dinilai belum mendesak ditangguhkan dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.
Usulan pengadaan tanah tersebut disampaikan di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas. DPRD Bogor mendorong agar anggaran yang tersedia lebih dulu diarahkan untuk kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak, salah satunya pembiayaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, mengatakan kehati-hatian diperlukan dalam menyusun perubahan APBD 2026. Menurutnya, kegiatan pengadaan tanah yang belum menjadi prioritas dapat dijadwalkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
Baca Juga: V-Belt Motor Matic Cepat Putus? Warga Bogor Wajib Tahu Penyebabnya, Ternyata Bukan Cuma karena Usia
“Nah, kegiatan pengadaan tanah yang belum mendesak seperti di beberapa ruas jalan bisa ditangguhkan dulu atau digeser ke tahun berikutnya,” kata Zenal, Rabu, 23 September 2026.
Anggaran Infrastruktur Juga Jadi Sorotan
Selain pengadaan tanah, DPRD Kota Bogor turut meminta penyesuaian pada sejumlah anggaran infrastruktur. Salah satu yang menjadi perhatian adalah anggaran Dinas PUPR, terutama untuk kebutuhan pemeliharaan jalan.
Zenal menyebut pemeliharaan rutin jalan perlu mendapat perhatian karena kebutuhannya cenderung meningkat menjelang akhir tahun.
Baca Juga: Hati-hati Keliru, 4.770 Formasi CPNS 2026 Ternyata Bukan untuk Umum, Ini Rinciannya
Pemeliharaan tersebut tidak hanya mencakup jalan utama, tetapi juga jalan lingkungan dan gang. Pekerjaannya dapat berupa pengaspalan, pemasangan paving block hingga betonisasi, menyesuaikan kondisi di lapangan.
DPRD juga menyoroti rencana program trem di Kota Bogor. Zenal meminta Pemerintah Kota Bogor memastikan kejelasan feasibility study (FS) atau studi kelayakan sebelum mengalokasikan anggaran untuk proyek tersebut.
Menurutnya, DPRD tidak ingin APBD terbebani oleh proyek berskala besar yang belum memiliki kesepakatan bersama.
Dewan juga mendorong agar biaya konsultasi dan perencanaan yang dinilai tinggi dapat ditekan sehingga belanja daerah lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: BKN Ungkap 15 Kebijakan Pro-Karier ASN, Layanan Kenaikan Pangkat Capai Ratusan Ribu
BPJS PBI Jadi Salah Satu Prioritas
Dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) telah menyampaikan kebutuhan anggarannya. Di antaranya Dinas Pendidikan, PUPR, Dispora, Dinas Kesehatan, Damkar hingga RSUD.
Zenal mengatakan sejumlah usulan OPD tetap dipertahankan karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pembahasan masih terus dilakukan untuk menentukan pos anggaran yang dapat digeser menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.
Salah satu kebutuhan yang mendapat perhatian adalah pembiayaan BPJS PBI. Zenal menyebut masih terdapat peserta PBI yang kepesertaannya terputus dan membutuhkan dukungan anggaran.
Baca Juga: SKD Sekolah Kedinasan 2026 Dimulai, 103.647 Peserta Berebut Formasi CPNS
“BPJS banyak terputus yang PBI. Per hari ini bisa 15 sampai 20 orang,” ujarnya.
Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). DPRD menargetkan pembahasan hingga finalisasi dapat rampung sebelum 30 September 2026.
Zenal memastikan DPRD masih akan mengawal proses tersebut sampai tahap akhir. Penyesuaian anggaran nantinya akan mempertimbangkan kondisi pendapatan daerah yang masih berjalan hingga beberapa pekan terakhir.
“Lebih ke kepentingan terhadap masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga