RADAR BOGOR – Kepesertaan BPJS Kesehatan warga Kota Bogor sempat menghadapi kendala pembiayaan hingga akhir 2026.
Untuk memastikan layanan BPJS kesehatan tetap berjalan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama DPRD akhirnya menyepakati tambahan anggaran sebesar Rp18,99 miliar.
Tambahan dana layanan BPJS Kesehatan tersebut dialokasikan untuk membiayai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat yang menjadi tanggungan Pemkot Bogor.
Baca Juga: Antrean Angkot di SPBG Picu Macet Jalan Merdeka Bogor, Pemkot Minta PGN Tambah Stasiun
Anggaran itu masuk dalam APBD Perubahan 2026 yang disepakati melalui rapat paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu, 30 September 2026.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Dedi Mulyono, mengatakan tambahan anggaran diperlukan agar pembiayaan kepesertaan JKN tetap aman hingga penghujung tahun sekaligus menjaga status Universal Health Coverage (UHC) Kota Bogor.
"Alhamdulillah, Banggar DPRD bersama TAPD akhirnya menyepakati penambahan anggaran BPJS sebesar Rp18,99 miliar," kata Dedi.
Baca Juga: Nama Nur Eko Suhardana Menguat, Digadang Pimpin Pemuda Muhammadiyah Cibinong Bogor
Sebelumnya, kebutuhan pembiayaan BPJS menjadi perhatian karena rancangan awal APBD Perubahan 2026 belum mencukupi kebutuhan hingga Desember. Pemerintah daerah kemudian kembali menghitung kebutuhan anggaran untuk peserta JKN yang iurannya ditanggung Pemkot Bogor.
Dedi menegaskan, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai penyesuaian angka dalam dokumen anggaran. Di balik alokasi tersebut terdapat kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kepastian pelayanan kesehatan.
"Yang kita bicarakan bukan hanya angka di APBD. Di balik angka itu ada warga Kota Bogor yang membutuhkan kepastian bahwa ketika mereka sakit, kartu BPJS-nya tetap aktif dan mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan," ujarnya.
UHC Bogor Harus Tetap Terjaga
Baca Juga: Rincian Bansos Tambahan PKH dan BPNT Oktober 2026, Ada Bonus PIP Rp1,8 Juta
Dedi menyebut tambahan anggaran tersebut menjadi penting karena Pemkot Bogor juga harus menghadapi berbagai kebutuhan belanja di tengah kondisi fiskal daerah. Karena itu, setiap alokasi anggaran harus disusun berdasarkan skala prioritas.
Ia mengapresiasi kerja sama antara pimpinan DPRD, Banggar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan jajaran Pemkot Bogor dalam memastikan keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan.
"Di tengah tekanan fiskal dan banyaknya kebutuhan pembangunan yang harus dibiayai, Kota Bogor memutuskan tetap hadir memberikan perlindungan jaminan sosial kesehatan kepada masyarakat," katanya.
Menurut Dedi, masyarakat miskin dan kelompok rentan berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak jika pembiayaan kepesertaan JKN dari pemerintah daerah mengalami kekurangan.
Baca Juga: 11 Film Horor Indonesia Tayang di Bioskop Oktober 2026, Ini Jadwal dan Sinopsisnya
Karena itu, ia meminta perencanaan anggaran kesehatan dilakukan secara lebih presisi dengan mempertimbangkan perkembangan jumlah peserta setiap bulan.
"Ke depan perencanaannya harus semakin presisi. Kita harus tahu perkembangan jumlah peserta setiap bulan, berapa kebutuhan riilnya dan berapa anggaran yang harus disiapkan," ujarnya.
Pemkot Bogor juga diminta melakukan pemantauan secara berkala terhadap jumlah peserta BPJS yang iurannya ditanggung pemerintah. Evaluasi tersebut dinilai penting agar potensi kekurangan anggaran dapat diketahui lebih awal.
Baca Juga: 1.780 Angkot Tua Jadi Target Penertiban di Bogor, 516 Armada Masih Berkeliaran
Dedi berharap keberlanjutan UHC tetap menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan APBD Kota Bogor pada tahun-tahun mendatang.
"UHC itu jangan dilihat sekadar sebuah predikat atau angka cakupan kepesertaan. Maknanya adalah warga kita punya kepastian akses terhadap pelayanan kesehatan ketika mereka membutuhkan," pungkasnya. (uma)
Editor : Rani Puspitasari Sinaga