RADAR BOGOR – Gerakan Pemuda Islam atau GPI menutup rangkaian Sidang Dewan Organisasi (SDO) 2026 dengan sejumlah keputusan strategis yang tidak hanya berkaitan dengan penguatan internal organisasi, tetapi juga menyentuh berbagai persoalan umat dan bangsa.
SDO GPI 2026 yang berlangsung pada 2–5 Oktober 2026 di Kota Bogor, diawali di Aula Kodim 0606 Kota Bogor dan kemudian dilanjutkan di Balai Kota Bogor.
Forum tersebut menghasilkan 15 rekomendasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat serta Formula Ijtihad Pemuda Islam sebagai landasan GPI dalam merespons dinamika kebangsaan, termasuk menghadapi tahun politik 2029.
Ketua Steering Committee (SC) Milad dan SDO GPI 2026, Talimuddin Rumaratu, mengatakan pelaksanaan SDO diarahkan untuk memperkokoh fondasi organisasi sekaligus membangun perspektif yang lebih jelas terhadap persoalan keumatan, kepemudaan, dan kebangsaan.
“SDO tidak boleh berhenti sebagai forum administratif organisasi. Keputusan yang lahir harus menjadi pijakan untuk memperkuat kaderisasi, memperluas pengabdian dan memastikan GPI mampu memberikan jawaban terhadap persoalan umat dan bangsa,” ujar Talimuddin, Senin 5 Oktober 2026.
SDO GPI 2026 Perkuat Fondasi Organisasi
Dalam forum tersebut, GPI menghasilkan sejumlah dokumen strategis yang menjadi bagian dari penguatan arah gerakan organisasi.
Baca Juga: ICTB 2026 di Bogor Soroti Ancaman Biodiversitas Asia Tenggara, Dorong Kolaborasi Lintas Negara
Dokumen itu meliputi Falsafah Gerakan, Khittah Perjuangan, Panduan Tsaqofah atau kaderisasi, Garis Besar Program Perjuangan, Panduan Organisasi, Panduan Muslimah, Panduan Brigade, serta Panduan Penyelenggaraan Administrasi.
Selain itu, SDO GPI 2026 juga menyusun rekomendasi perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Rekomendasi perubahan tersebut selanjutnya akan dibawa untuk mendapatkan pengesahan dalam Muktamar GPI ke-XII yang dijadwalkan berlangsung pada 2028.
Namun, pembahasan SDO tidak hanya berfokus pada penataan organisasi. GPI turut memetakan 15 persoalan strategis yang dinilai memiliki kaitan erat dengan kehidupan masyarakat, umat, dan bangsa.
Talimuddin menyebut berbagai bidang tersebut mencakup keislaman dan kehidupan beragama, pendidikan, kepemudaan, sosial dan kesejahteraan, ekonomi dan kemandirian, ketenagakerjaan, hukum dan keadilan, demokrasi, serta kehidupan kebangsaan.
“Selain itu, SDO juga membahas persoalan perempuan dan keluarga, lingkungan hidup, teknologi dan transformasi digital, politik dan kebijakan publik, pembangunan daerah dan pemerataan, kebudayaan dan identitas nasional, serta ketahanan pangan dan energi,” jelas Talimuddin selaku Ketua SC.
Menurutnya, pemetaan tersebut menunjukkan adanya perubahan pendekatan GPI. Organisasi tidak lagi sekadar menyusun sikap normatif, tetapi mulai diarahkan pada proses yang lebih komprehensif.
Pendekatan itu dilakukan dengan mengidentifikasi persoalan, menentukan pihak yang perlu didorong, kemudian menyusun langkah tindak lanjut melalui kajian, advokasi, audiensi, edukasi publik, kemitraan, pengawasan, hingga konsolidasi pemuda.
GPI Soroti Persoalan Pemuda dan Ekonomi
Dalam sektor kepemudaan, GPI menilai masih terdapat persoalan terkait posisi pemuda yang kerap hanya menjadi objek politik.
GPI mendorong agar pemuda ditempatkan sebagai subjek pembangunan sekaligus dipersiapkan untuk mengambil peran lebih besar dalam kepemimpinan nasional.
Baca Juga: Penting Buat Guru ASN, 60 Ribu Peserta PPG Tahap 2 Dipanggil
“Pada bidang kepemudaan, misalnya, GPI menilai pemuda masih sering menjadi objek politik dan belum optimal ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Karena itu, GPI mendorong agar pemuda menjadi bagian dari perubahan sekaligus dipersiapkan untuk mengambil peran dalam kepemimpinan nasional,” tandasnya.
Sementara di bidang ekonomi, GPI menyoroti persoalan ketergantungan ekonomi, lemahnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta terbatasnya akses terhadap permodalan.
Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Beberapa isu yang disoroti antara lain pengangguran, dominasi pekerjaan informal, serta kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja.
“Di bidang ekonomi, GPI menyoroti ketergantungan ekonomi, lemahnya UMKM dan keterbatasan akses permodalan. Sementara di sektor ketenagakerjaan, persoalan pengangguran, pekerjaan informal serta ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja menjadi perhatian utama,” jelas Talimuddin.
GPI juga memberikan perhatian terhadap isu yang semakin relevan di tengah perkembangan zaman, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran, penyebaran hoaks, manipulasi informasi, serta masih rendahnya literasi digital di kalangan pemuda.
Di sisi lain, kesenjangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah serta ancaman terhadap ketahanan pangan, energi, dan sumber daya strategis dinilai berkaitan erat dengan masa depan kedaulatan nasional.
Formula Ijtihad Pemuda Islam untuk Hadapi Tahun Politik 2029
Salah satu hasil penting SDO GPI 2026 adalah rumusan Formula Ijtihad Pemuda Islam. Rumusan tersebut menjadi salah satu instrumen GPI dalam membaca perubahan sosial, kebangsaan, termasuk dinamika politik menuju 2029.
Dalam merumuskan sikap, GPI menempatkan fakta, nilai-nilai Islam, kepentingan umat, kepentingan bangsa, serta aspirasi pemuda sebagai sejumlah unsur yang harus dipertimbangkan.
Dengan pendekatan tersebut, sikap politik organisasi tidak dibangun semata-mata berdasarkan kepentingan jangka pendek.
Pertimbangan nilai, konstitusi, serta kemaslahatan juga menjadi bagian penting dalam menentukan sikap.
Baca Juga: Baterai Mobil Listrik Berkurang Sendiri Saat Parkir? Ini Penjelasannya
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian dalam rumusan tersebut antara lain ketimpangan sosial, disparitas pembangunan, konflik dan persatuan umat.
Kemudian stagnasi bangsa, degradasi moral, semangat Sumpah Pemuda, khittah perjuangan Pemuda Islam, serta posisi pemuda dalam menghadapi tahun politik.
“Untuk menghadapi tahun politik 2029, GPI menegaskan pentingnya tabayyun, musyawarah, konstitusionalitas dan kebangsaan,” tegas Talimuddin.
Ia menambahkan, kepentingan umat dan persatuan harus tetap menjadi prinsip utama. Pada saat yang sama, pemuda perlu didorong untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara sadar dan bertanggung jawab.
“Kepentingan umat dan persatuan harus ditempatkan sebagai prinsip yang harus dijaga, sementara pemuda harus didorong berpartisipasi secara sadar dan bertanggung jawab,” tandasnya.
GPI Tegaskan Organisasi Tak Mengarahkan Pilihan Politik Kader
Talimuddin mengatakan salah satu hal yang menarik dari SDO GPI 2026 adalah penegasan bahwa pendidikan politik dan partisipasi kebangsaan tidak diarahkan untuk menentukan pilihan politik pribadi setiap kader.
Menurutnya, kesadaran politik perlu dibangun agar kader mampu memahami persoalan bangsa dan mengambil keputusan secara mandiri serta bertanggung jawab.
“Pemuda harus sadar politik, tetapi kesadaran politik tidak berarti organisasi menentukan pilihan politik setiap kader. Yang harus dibangun adalah kemampuan membaca persoalan, menguji informasi, memahami kepentingan bangsa dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab,” harapnya.
Dengan demikian, GPI ingin membangun kader yang memiliki kemampuan memahami informasi dan persoalan secara kritis tanpa menjadikan organisasi sebagai penentu pilihan politik individual.
Sumatera Utara Dipilih Jadi Tuan Rumah Muktamar GPI 2028
Selain menghasilkan keputusan substantif, SDO GPI 2026 juga menetapkan Sumatera Utara sebagai tuan rumah Muktamar GPI ke-XII pada 2028.
Baca Juga: Wejangan Penting Kevin Diks Jelang Final FIFA ASEAN CUP 2026
Sementara itu, Maluku ditetapkan sebagai alternatif tuan rumah apabila terdapat perubahan terhadap keputusan tersebut.
Penetapan tuan rumah tersebut menjadi bagian dari kesinambungan agenda organisasi menuju forum tertinggi GPI pada 2028.
Rekomendasi perubahan AD/ART yang dihasilkan dalam SDO juga akan dibawa ke Muktamar GPI ke-XII untuk mendapatkan pengesahan.
“Dengan demikian, SDO 2026 menjadi titik penting untuk menata fondasi organisasi sebelum memasuki agenda konsolidasi yang lebih besar menghadapi tahun politik 2029,” tegas Talimuddin.
Tantangan GPI Setelah SDO Berada pada Tahap Implementasi
Talimuddin menilai pekerjaan GPI tidak berhenti setelah seluruh keputusan dan rekomendasi SDO disahkan.
Tantangan berikutnya justru berada pada bagaimana keputusan tersebut diterjemahkan menjadi kerja nyata di tengah masyarakat.
Menurut dia, 15 rekomendasi dan Formula Ijtihad Pemuda Islam harus diwujudkan dalam program organisasi, gerakan kader, serta berbagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
“Ukuran keberhasilan SDO bukan seberapa banyak dan seberapa tebal dokumen yang berhasil disahkan, tetapi seberapa jauh keputusan tersebut mampu menjadi program, gerakan kader dan pengabdian nyata di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berbagai rekomendasi yang dihasilkan SDO ditujukan kepada sejumlah pihak.
Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, DPR atau lembaga legislatif, lembaga negara, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, hingga masyarakat luas.
Baca Juga: Sudaryono Ungkap Alasan Trust in Person Harus Ditinggalkan BGN
Untuk memastikan rekomendasi tersebut berjalan, sejumlah instrumen tindak lanjut juga perlu disiapkan.
Instrumen tersebut mencakup kajian dan advokasi, audiensi, edukasi publik, kemitraan, pengawasan, serta konsolidasi pemuda.
“SDO GPI 2026 akhirnya menempatkan organisasi sebagai alat perjuangan dengan cara memperkuat identitas dan basis kaderisasi internal sekaligus memperbesar kebermanfaatan eksternal,” pungkas Talimuddin. (***)
Editor : Yosep Awaludin