RADAR BOGOR-Dalam sejarah Indonesia, selama 20 tahun terakhir paca runtuhnya orde baru, banyak memperlihatkan pertentangan antara Idealisme dan realita.
Idealisme, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, pemerintahan yang bisa membangun kesejahteraan bagi masyarakat yang sebaik-baiknya, dan kemakmuran yang sebenar-benarnya.
Akan tetapi realita saat ini, pemerintah yang dalam perkembanganya, sangat jauh dari demokrasi yang diharapkan pasca berakhirnya orde baru.
Demokrasi Terdegradasi
Hari ini sangat tidak heran jika banyak orang yang mengatakan bahwasanya Indonesia kehilangan demokrasi, tapi pendapat tersebut salah.
Banyak masyarakat yang tidak puas, banyak masyarakat yang merasa cemas, terhadap pembangun yang tidak berjalan, keadilan dan kemakmuran yang diharapakan nyatanya sangat jauh dari apa yang masyarakat cita-citakan.
Banyak pembanguan yang hanya menguras anggaran yang begitu besar tapi tidak sejalan dengan pemerataan kesejahteraan yang diinginkan, itu terjadi bukan hanya di satu tempat, tapi terjadi dimana-mana.
Banyaknya jalan rusak, tingginya angkaa pengangguran dan putus sekolah, adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanat konsitusi dan gagal dalam menjalankan prinsip dari demokrasi.
Saat ini, perkembangan demokrasipun terlantar karena percekcokan politik senantiasa. Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang terlalu lamban sehingga hal itu memunculkan pergolakan darah. Rakyakpun merasa tidak puas dengan jalanya pemerintahan ditangan para elit partai politik yang hanya mementingkan kekuasaan.
Tidak adanya rasa toleransi pada pimpinan para elit partai politik, membuat kekacaun dalam demokrasi ini. Bung Hatta pernah mengatakan dalam buku demonrasi kita “perkembangan politik yang berakhir dengan kecacauan, demokrasi yang berakhir ditangan anarki, membuka jalan untuk lawanya :diktator”.
Sebuah pesan dari bung hatta yang luar biasa, yang nyatanya saat ini tepat jika melihat arus demokrasi di negeri ini.
Apa yang dikatakan bung hatta pada saat itu benar adanya pada saat ini. Awal mula kediktatoran Joko Widodo pun dimulai dengan gagasan tiga periode masa jabatan presiden, pada tahun 2022.
Rencana kediktatoran itu tidak berhenti, ketika masa jabatan tiga priode itu tidak disetujui, momentum pesta demokrasipun menjadi sebuah pilihan dengan melanjutkan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Dengan membuka jalan untuk sang anak, dengan cara menerabas konstitusi dan merusak sistem demokrasi.
Masyarakat harus mengecam terkait semangat ultrademokratis yang dilakukan oleh seklompok, yang mengatasnakam demokrasi , tapi tindakanya jauh dari nilai dan prinsip demokrasi.
Hal itu mengingatkan akan pesan bung hatta yang pada saat itu di sematkan kepada presiden Soekarno, “ Diktator yang bergantung pada kewibawaan orang-orang tidak lama umurnya,dan akan roboh dengan sendirinya seperti rumah kartu”.
Tindakan yang hari ini dilakukan oleh pemimpin pemerintahan presiden Joko Widodo, tak jauh berbeda dengan era kepemimpinan presiden pertama dan kedua, mungkin akan sama nasibnya. Waktu yang akan memberikan jawaban tentang kehancuran atas keriktatoran presiden Joko Widodo.
Oleh: Achmad Shobari
Koordinator BEM Se-Bogor
Editor : Administrator