RADAR BOGOR – Masuknya dana desa pada postur anggaran fungsi pendidikan 2024 dipertanyakan.
Ada kekhawatiran anggaran tak digunakan sesuai dengan fungsinya.
Menteri Pendidikan tahun 2009-2014, Mohammad Nuh mengaku terkejut atas masuknya dana desa pada alokasi anggaran fungsi pendidikan 2024.
Dia mempertanyakan, sejak kapan program tersebut mendapat kucuran dari anggaran fungsi pendidikan.
Tahun ini, sebesar 20 persen APBN atau sekitar Rp665 triliun digelontorkan untuk anggaran fungsi pendidikan.
Duit itu terbagi atas tiga jenis belanja.
Yakni, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dengan alokasi anggaran pendidikan Rp 241,4 triliun, Transfer ke Daerah dan dana desa (TKDD) Rp 346,5 triliun, dan Pembiayaan Anggaran Rp77 triliun.
Pada BPP ini pun, tak sepenuhnya berada di Kemendikbudristek. Anggaran dibagi-bagi ke sejumlah kementerian/lembaga.
”Saya penasaran, sejak kapan dana desa masuk dalam anggaran pendidikan? apa isinya?,” ungkap Mohammad Nuh saat RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR bersama para mantan menteri pendidikan di Jakarta, Selasa (2/7).
Anggaran tak bisa dicairkan jika tak digunakan untuk PAUD, terutama sarana fisik. Selain dari dana desa tersebut, pemerintah juga menyediakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD yang anggarannya mencapai Rp 6 triliun.
Para mantan mendikbud ini diundang untuk membahas mengenai pembiayaan pendidikan bersama tim panja Komisi X DPR RI.
Panja dibentuk imbas kenaikan UKT yang ugal-ugalan di tahun ini.
Sebelumnya, sejumlah pimpinan PTN dan PTS sudah diundang untuk membahas mengenai hal yang sama.
Diharapkan ada solusi atas mahalnya biaya pendidikan di Indonesia saat ini.
Dalam kesempatan itu, Muhadjir sudah memberikan berbagai penekanan.
Salah satunya, agar pembiayaan PTN tidak bergantung pada mahasiswa. Kampus dinilainya harus mampu mencari pendanaan lainnya.
”Termasuk mandiri dalam pembiayaan dan mendorong fundrisingnya berjalan,” ungkapnya.
Menurutnya, PTN terutama PTNBH harus bisa mengelolah aset dan berjualan. Dan ini perlu dilatih.
Misalnya, dengan memaksimalkan aset seperti hotel di kampus serta hasil riset sebagai sumber pemasukan.
Hal ini akan lebih mudah karena PTNBH biasanya sudah memiliki nama besar.
Saat ini, lanjut dia, regulasi sejatinya sudah baik, hanya saja perlu perubahan karakter serta pelatihan bagi pimpinan PTNBH untuk mencari pendanaan. (mia)