RADAR BOGOR - Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) menyatakan keprihatinannya terhadap sistem penyuluhan pertanian Indonesia yang dianggap kurang efektif dan dapat berdampak negatif pada sektor pertanian nasional.
Menurut M.Yadi Sofyan Noor, Ketua Umum KTNA, struktur wadah penyuluh pertanian tidak merata di seluruh wilayah.
Yadi Sofyan Noor, yang menjadi peserta Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penyuluh Pertanian Mau Kemana?" menyatakan bahwa, saat ini posisi penyuluh tersebar di berbagai bagian instansi.
"Namun tanpa konsistensi yang jelas dalam pengelolaan dan koordinasi," kata Yadi di Hotel Aston Simatupang di Jakarta Selasa (2/7/2024).
Yadi membantah bahwa penyuluh pertanian dianggap tidak berkinerja. Dia mengatakan bahwa dia selalu bekerja sama dengan penyuluh di lapangan.
"Artinya konektivitas ada dan masih nyambung. Tapi wadahnya saat ini tidak nyaman buat mereka," katanya.
Yadi mengatakan bahwa kondisi tersebut menghambat upaya penyuluhan untuk membantu petani di lapangan.
Kemudian dia menyarankan agar pendidikan penyuluh pertanian dikembalikan ke pusat setelah menilai perlunya perubahan dalam pengelolaan penyuluhan.
Dia menegaskan bahwa agar penyuluhan benar-benar mampu memberikan dampak yang signifikan, terutama bagi petani, koordinasi yang baik antara penyuluh dan semua stakeholder harus menjadi prioritas utama.
KTNA mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas untuk membangun sistem penyuluhan yang lebih terintegrasi mengingat berbagai masalah yang dihadapi.
Selain itu, penyuluh memainkan peran penting dalam membantu petani mencapai swasembada pangan.
Pada saat yang sama, Sadar Subagyo, Sekretaris Jenderal HKTI, mengungkapkan peran penting penyuluh dalam menjamin keberhasilan swasembada pangan, air, dan energi, yang akan menjadi prioritas utama Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto.
Sadar menyatakan bahwa peran penyuluh pertanian sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program strategis ini, sebanding dengan peran penyanyi yang menyampaikan lagu kepada pendengarnya. Mereka jugalah yang menyampaikan teknologi dan inovasi kepada petani.
Namun, Sadar mengatakan bahwa suara para penyuluh telah berkurang setelah reformasi. "Dan di era Prabowo nanti, kita harapkan suara mereka bisa kembali dengan mengangkat kembali program-program krusial," katanya.
Menurut Sadar, salah satu masalah utama adalah kurangnya dasar hukum yang memadai. Pertanian harus menjadi urusan wajib yang didukung sepenuhnya, baik dari tingkat pusat maupun daerah.
"Dan kami mendorong untuk mengembalikan peran penyuluh pertanian sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 dengan mengamandemen Undang-Undang Otonomi Daerah," katanya.
Banyak orang ingin peran penyuluh pertanian dioptimalkan, menurut Sadar, yang sekarang menjadi bagian dari Partai Politik Gerindra.
Setelah berbicara dengan fraksi kami di DPR RI, kami mendapatkan dukungan kuat untuk tindakan ini. Menurutnya, sekarang adalah saatnya untuk bertindak.
Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) menyelenggarakan Focus Group Discussion ini. Menurut Bustanul Arifin, Ketua KPPN, peran penyuluh pertanian saat ini semakin penting.
“Sangat penting untuk mengubah peran penyuluh pertanian di Indonesia. Perlu adanya perubahan strategis dalam menghadapi tantangan baru yang dihadapi sektor pertanian, khususnya dalam konteks perubahan kebijakan pemerintahan yang baru,” tandasnya. (***)
Editor : Yosep Awaludin