RADAR BOGOR - Berbeda dengan pengusutan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui tim penyidik yang menangani kasus penyidikan Harun Masiku.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa, karena dugaan korupsi, dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang menjerat buron Harun Masiku, pada Senin (10/6) lalu, Hasto sebelumnya telah diperiksa oleh KPK.
Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, bahwa dua satgas yang menangani masalah yang berbeda, tentunya tidak saling berkaitan, walaupun subjeknya sama (Hasto Kristiyanto).
Selain itu, Hasto diperiksa terkait dugaan korupsi proyek kereta api pada Jumat (19/7). Meskipun demikian, Sekjen PDIP itu tidak terlibat dalam pemeriksaan.
Menurut Tessa, penyidik telah membuat keputusan mereka sendiri tentang kasus Harun Masiku, jadi mereka belum memeriksa Hasto Kristiyanto lagi.
"Jadi, kenapa satgas yang satu tidak memanggil kembali saksi HK dan dipanggil di kasus yang berbeda, tentunya ada pertimbangan sendiri sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa penyidik memiliki rencana penyidikan sendiri, seperti saksi DB (Dona Berisa) kemarin dipanggil dan hadir," kata dia.
KPK harus memeriksa Hasto Kristiyanto karena tidak ada intervensi politik dalam penyidikan kasus Harun Masiku dan proyek kereta api.
Tessa menyimpulkan bahwa penyidikan itu tetap berjalan tanpa adanya intervensi politik. Jika ada intervensi politik, maka tidak akan ada saksi yang hadir atau tertahan.
Namun hal ini masih berjalan menunggu tindakan penyidik.
Penyusun : Novia Rahmadaniah / ITB Vinus Bogor
Editor : Rani Puspitasari Sinaga