RADAR BOGOR - Indonesia sudah memilih ibu kotanya di Kalimantan Timur yang dinamai Ibu Kota Nusantara (IKN).
Meski kerap diragukan, nyatanya pembangunan terus berjalan.
Selama ini, pusat pemerintahan Indonesia berada di Jakarta.
Komplek Istana Negara di utara Monas adalah pusat pemerintahannya.
Setelah pembangunan IKN dan disahkannya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2023 semakin menguatkan perpindahan ibu kota ke Pulau Borneo.
Sejak Minggu 11 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo kembali berkantor di IKN.
Setelah seluruh menteri diboyong untuk rapat paripurna, Selasa (13/8) Presiden Joko Widodo mengundang gubernur, wali kota, dan bupati seluruh Indonesia.
Di hadapan tamunya, Presiden Joko Widodo curhat jika bau kolonial Belanda dirasakannya tiap hari.
Ini lantaran dia tinggal di Istana Bogor dan berkantor di Komplek Istana Negara.
“Saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi,” jelas Presiden Joko Widodo ketika bersama Kepala Daerah Seluruh Indonesia di IKN.
Maklum saja, istana Bogor telah dibangun sejak 1745 di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal van Imhoff (1745-1750).
Sementara istana Negara mulanya merupakan rumah pribadi milik J.A. van Braam pada 1796.
Dan pada 1816 rumah itu diambil alih pemerintah Hindia Belanda dan dijadikan kediaman para Gubernur Jendral sejak saat itu.
Dan sejarah panjang Jakarta sebagai "ibu kota" jauh lebih lama dibanding dua bangunan yang menjadi simbol pusat pemerintahan.
Kolonialisme mulai menancap di Jakarta sejak 1619.
Tahun di mana, pimpinan VOC Jan Pieterszoon Coen berhasil merebut kota ini dari Pengeran Jayakarta.
Nama Jayakarta, seketika itu diubah menjadi Batavia oleh Coen.
Penaklukan VOC atas wilayah Jakarta dilakukan bukan tanpa sebab.
Para tengkulak monopoli perdagangan itu mengincar posisi strategis wilayah yang dulunya dikenal sebagai Sunda Kelapa itu.
Lokasi Jakarta begitu strategis karena dekat dengan selat Sunda. Akses menuju Samudera Hindia dan menuju lautan Eropa lancar peraian Sunda Kelapa.
Belanda seperti menemukan "perak". Sebagai pengganti posisi "emas" Malaka, yang kala itu masih dikuasai pesaingnya, Portugis.
Dari sisi pelayaran Nusantara posisi Batavia sangatlah strategis.
Dia menjadi jembatan perdagangan barat (Sumatera, Kalimantan, dan Jawa) dengan perdagangan timur (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua).
Bahkan, VOC kala itu menjadi Batavia sebagai pusat aktivitas perdangannya tak hanya di Indonesia, tapi Asia.
Sehingga, VOC menjadikan Batavia sebagai pos dagang.
Peran penting itu membuat Batavia sebagai kota terus berkembang.
Sebagai pusat administratif, pusat militer, hingga ekonomi.
Meski pada akhir abad ke 18 VOC bangkut, dan diambil alih pemerintah Hinda Belanda, Batavia tetap dipertahankan sebagai ibu kota.
Nama, Batavia baru diubah saat pendudukan Jepang pada 1942. Cahaya Asia itu mengubah nama Batavia menjadi Jakarta sampai sekarang.
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan, ambisinya memindahkan ibu kota ke IKN.
“Kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, desain kita. Tapi memang masih memerlukan waktu panjang,” ujarnya.
Pembangunan IKN memang masih terlihat di kawasan inti. Istana Garuda dan sekitarnya, rumah tapak menteri, kantor empat menteri koordinator yang baru beberapa lantai saja yang jadi, dan rusun yang dijadikan hunian ASN.
Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa IKN dibangun bukan hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai contoh kota masa depan yang dirancang dengan konsep forest city. Artinya kota yang didominasi oleh lingkungan hijau, bukan beton dan kaca.
Presiden Joko Widodo mengajak para kepala daerah untuk meniru dan menerapkan konsep serupa di daerah mereka masing-masing. "Saya kira di semua provinsi, kabupaten, dan kota bisa merencanakan, mengonsep kotanya itu ingin dijadikan kota apa," ujarnya.
Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan bahwa IKN dirancang sebagai smart city.
Artinya seluruh aktivitasnya didukung oleh teknologi modern. Selain itu, IKN akan menjadi liveable city atau kota yang nyaman untuk ditinggali, dengan lingkungan yang sehat dan berkualitas udara yang sangat baik.
"Saya cek di Ibu Kota Nusantara, air quality index-nya hanya 6," katanya. Ini menggambarkan betapa baiknya kualitas udara di IKN.
Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo pamer sudah ada 55 investor yang masuk.
Ada berbagai proyek mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perbankan dan teknologi.
Presiden Joko Widodo mengajak para kepala daerah untuk meniru model investasi ini di daerah masing-masing, dengan membangun kepercayaan dan memudahkan investor untuk masuk.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menuturkan, perayaan HUT RI ke 79 di IKN menghabiskan dana mencapai Rp 87 miliar.
Anggaran itu meningkat signifikan dari anggaran HUT RI di tahun lalu yang mencapai Rp 53 miliar.
“Kenaikannya terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana,” ujar Isa pada konferensi pers APBN Kita, Selasa (13/8).
Isa memerinci, kenaikan anggaran untuk kegiatan HUT RI di IKN dikarenakan pengadaan sarana dan prasarana fisik membutuhkan akses khusus, hingga persiapan jamuan untuk tamu negara.
“Itu terutama yang biaya rincian biaya besar alat-alat upacaranya kemudian penyiapan sarana fisik itu kemudian yang perlu dilakukan di tempat baru di sana. Jamuan juga cukup besar, dibanding di Jakarta, terutama mungkin karena lokasinya belum tersedia cukup prasarana untuk jamuan ini,” jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, realisasi anggaran untuk pembangunan IKN secara keseluruhan mencapai Rp 11,2 triliun per Juli 2024. Realisasi tersebut mencakup 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 42,5 triliun untuk tahun 2024.
“Jadi yang baru cair memang kelihatannya Rp 11,2 triliun untuk pagu 2024, yang nilainya Rp 42,5 triliun. Tapi tidak berarti belanja nanti hanya Rp 11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di kuartal III maupun di kuartal terakhir (2024),” katanya.
Ani menambahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp 84,2 triliun, namun belum semuanya terserap.
Total alokasi anggaran IKN Tahun 2022-2024 tercatat sebesar Rp 75 triliun. Rinciannya yakni realisasi tahun 2022 mencapai Rp 5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan Rp 27 triliun pada 2023, dan pagu dalam APBN 2024 sebesar Rp 42,5 triliun. (dee/elo/lyn/mia)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim