RADAR BOGOR – Jumat (16/8) merupakan pidato kenegaraan serta pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) terakhir dari Presiden Jokowi (Joko Widodo).
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi pamer capaian selama 10 tahun pemerintahannya sekaligus menyerahkan kepemimpinan selanjutnya kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.
Mengenakan baju adat Betawi, Presiden Jokowi memuji DPR yang telah bekerja sama dengan baik.
Termasuk dalam merumuskan RAPBN 2025 yang merupakan transisi dengan pemerintahan setelahnya.
Presiden Jokowi juga menyoroti selesainya sejumlah undang-undang yang strategis.
”Seperti UU Ibu Kota Negara, UU Daerah Khusus Jakarta, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Kesejahteraan Ibu dan Anak,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebab, MK telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian UU dan mengadili sengketa pemilu.
”Serta Mahkamah Agung yang menguatkan keadilan restoratif,” ujarnya di sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Presiden Jokowi juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.
Termasuk kepada mereka yang kecewa karena harapannya belum terpenuhi.
”Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia,” tuturnya merujuk kepada duet kepemimpinan dirinya dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Pada siang harinya, Presiden Jokowi menyampaikan pidato pengantar RAPBN 2025.
Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi mengenakan baju nasional.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya peran APBN untuk memperkuat lompatan kemajuan Indonesia.
APBN, sambung dia, harus digunakan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah.
”Yaitu, memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja,” ujarnya.
Presiden Jokowi menjelaskan, RAPBN 2025 disusun dengan berbagai asumsi dasar, termasuk inflasi yang dijaga pada kisaran 2,5 persen dan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 5,2 persen.
Dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang stagnan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih bergantung pada permintaan domestik.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan bahwa pemerintah bakal terus mengupayakan peningkatan produk-produk yang bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor.
”Bauran antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dijaga untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan kita,” katanya.
Salah satu topik yang banyak dinantikan pada pidato nota keuangan adalah kepastian kenaikan gaji bagi para aparatur sipil negara (ASN).
Saat menyampaikan pidato nota keuangan, Presiden Jokowi tak menyinggung apa pun terkait dengan kenaikan gaji ASN.
Namun, pemerintah memastikan gaji para ASN naik tahun depan.
Kenaikan gaji dilakukan secara bertahap.
”Menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta TNI/Polri secara bertahap,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada konferensi pers di Jakarta.
Poin tersebut masuk dalam daftar delapan program unggulan Prabowo-Gibran yang masuk ke postur RAPBN 2025.
Meski begitu, pemerintah belum mau memerinci skema kenaikan gaji ASN tersebut.
Banyak hal terkait dengan perincian pos setiap anggaran yang belum dapat diperinci pada kesempatan kemarin.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintahan saat ini berada dalam transisi kepada pemerintahan presiden terpilih.
Jadi, detail anggaran spesifik dijabarkan pemerintahan terpilih di masa mendatang.
”Ini adalah APBN transisi dan sebagian transisi itu nature-nya ada yang sudah spesifik dari sisi angka, ada yang belum spesifik angkanya,” jelasnya.
Ani –sapaan akrab Sri Mulyani– menganalogikan RAPBN 2025 sebagai sebuah amplop besar yang meski telah ada anggarannya, secara spesifiknya diserahkan kepada pemerintahan baru nanti.
Ani menambahkan, alokasi anggaran IKN 2025 hanya mencapai Rp 137,1 miliar.
Sementara, program dukungan manajemen IKN pada 2025 dialokasikan Rp 368,4 miliar.
Alokasi anggaran untuk IKN itu kecil karena ada opsi menambah alokasi anggaran, terutama untuk pengembangan infrastruktur yang mendorong investasi bisa tumbuh di IKN.
”Namun, karena masih melihat APBN ini, kita nanti alokasinya tambahan berapa. Beberapa infrastruktur penting guna menarik investasi akan jadi prioritas,” jelas Ani.
Bendahara negara itu menilai wajar jika anggaran IKN masih kecil.
Sebab, nantinya kebutuhan anggaran untuk IKN kembali diperinci presiden terpilih.
Proyeksi Perubahan
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang, RAPBN 2025 yang disampaikan Presiden Jokowi cukup konservatif.
Bhima bahkan memproyeksikan ada beberapa perubahan dalam APBN di era Prabowo nantinya.
”Cukup konservatif, bahkan dibanding pidato 10 tahun terakhir. Target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen di 2025. Padahal, Prabowo menjanjikan target pertumbuhan 8 persen. Kemudian, defisit APBN-nya disebutkan hanya 2,53 persen. Sepertinya, indikasi akan ada APBN perubahan di era Prabowo karena RAPBN yang disampaikan Jokowi belum memasukkan program Prabowo yang butuh dana jumbo,” papar Bhima.
Dia menilai, Presiden Jokowi cenderung ingin menjaga ekspektasi dunia usaha dan investor.
Presiden Jokowi terlihat berhati-hati dalam menjelaskan target penerimaan pajak yang lebih agresif.
”Misalnya, tarif PPN (pajak pertambahan nilai) 12 persen yang mulai berlaku tahun depan tidak disebutkan. Pajak karbon juga tidak disebut. Kalau dilihat, target penerimaan pajak cuma naik 7,8 persen dibanding tahun ini yang targetnya Rp 2.309 triliun,” terangnya.
Bhima menggarisbawahi poin bahwa anggaran makan bergizi gratis mengambil porsi dari belanja pendidikan. Hal itu layak menjadi pertanyaan.
”Bagaimana efek ke belanja pendidikan rutin seperti gaji honorer sampai UKT mahasiswa di perguruan tinggi negeri? Jangan sampai tujuannya kontradiktif antara meningkatkan kecerdasan siswa sekolah, tapi banyak tujuan pendidikan yang meleset karena anggarannya digunakan untuk makan bergizi gratis,” tegasnya.
Sektor Kesehatan Fokus 3 Hal
Di sektor kesehatan, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa anggaran pada APBN 2025 sebesar Rp 114 triliun.
Sebanyak Rp 90 triliun di antaranya akan digunakan pusat dan sisanya untuk daerah.
Menurut dia, pemerintah selanjutnya berfokus pada tiga hal. Pertama adalah penataan rumah sakit yang baik.
”Ini dilakukan untuk menangani penyakit kanker, jantung, stroke, dan ginjal (urologi),” katanya.
Jadi, lanjutnya, alat dan SDM kesehatan bakal diperkuat. Selanjutnya adalah menurunkan jumlah kasus TB.
Sebab, penyakit ini telah menjadi momok di negara ini.
Rencananya, Indonesia mulai melakukan clinical trial untuk vaksin TB.
”2028 akan final dan dapat turunkan angka prevalensi TB,” ujarnya.
Pemerintah juga akan berfokus pada upaya preventif atau pencegahan. Karena itu, skrining sejak anak hingga lansia bakal digiatkan.
”Sehingga bukan mengobati orang sakit lagi,” tandasnya. (dee/lyn/c14/ttg)
RAPBN 2025
Alokasi Anggaran
Pendapatan: Rp 2.996,9 triliun
Belanja: Rp 3.613,1 triliun
Defisit: 2,53 persen terhadap PDB atau Rp 616,2 triliun
Anggaran pendidikan: Rp 722,6 triliun
Anggaran perlinsos: Rp 504,7 triliun
Anggaran kesehatan: Rp 197,8 triliun
Anggaran ketahanan pangan: Rp 124,4 triliun
Anggaran pembangunan infrastruktur: Rp 400,3 triliun
Anggaran transfer ke daerah: Rp 919,9 triliun
Asumsi Makro
Inflasi: 2,5 persen
Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen
Nilai tukar rupiah: Rp 16.100 per dolar AS
Suku bunga SBN 10 tahun: 7,1 persen
ICP: USD 82 per barel
Lifting minyak: 600 ribu barel per hari
Gas bumi: 1.005 juta barel setara minyak per hari
Strategi Kebijakan
Jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan melakukan pemerataan antardaerah:
-Pertama, makan bergizi gratis (MBG)
-Kedua, program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan
-Ketiga, mendorong produktivitas, menjaga pasokan, serta keterjangkauan harga pangan diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi
-Keempat, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah bagi rakyat
-Kelima, menambah permodalan bagi UMKM
Strategi jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan:
-Pertama, mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, renovasi sekolah, kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial
-Kedua, penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, yang rendah emisi, dan berorientasi ekspor
-Ketiga, meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia
-Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas
-Kelima, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi
-Keenam, peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM
- Ketujuh, penguatan pertahanan dan keamanan serta kemandirian pangan dan energi
- Kedelapan, penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan hak asasi manusia
Sumber: Pidato pengantar RAPBN 2025 dan nota keuangannya
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim