RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor mengakui, langkah penertiban ratusan bangunan liar di kawasan wisata Puncak Bogor sudah sesuai prosedur yakni mengembalikan keasrian di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto mengatakan, penertiban bangunan liar itu agar destinasi wisata Puncak kembali masuk daftar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Kemudian juga ingin menjadikan wilayah Puncak Kabupaten Bogor kembali asri seperti 30 tahun silam.
Ia menegaskan, yang dilakukan pihaknya di kawasan wisata Puncak yakni penataan.
"Para pedagang yang ditertibkan telah dapat tempat di Rest Area Gunung Mas untuk berdagang lebih layak," ungkap Bayu, Jumat (6/9/2024).
Bahkan, Bayu menyampaikan, Pemkab Bogor saat melakukan penertiban itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian juga menerapkan prosedur dari regulasi yang ada.
Seperti, kata dia, Pemkab Bogor melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) telah melayangkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga kepada para pemilik bangunan liar.
Kemudian, para pemilik bangunan juga diberikan waktu untuk melakukan pembongkaran secara mandiri sebelum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menurunkan alat berat.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah mahasiswa dan pedagang Warpat menggelar aksi unjuk rasa di gerbang Kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor.
Aksi ini digelar salah satunya sebagai bentuk kekecewaan terkait penertiban lapak pedagang di Jalur Puncak. (cr2).
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim