RADAR BOGOR—Sistem Informasi Analisis Dampak Lingkungan (AMDALNET), sebuah sistem aplikasi terintegrasi, sekarang menyediakan layanan persetujuan lingkungan.
Adanya layanan di aplikasi AMDALNET ini membuat proses persetujuan lingkungan menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih transparan, dan lebih akuntabel.
Penapisan, penyusunan, penilaian, dan penerbitan Persetujuan Lingkungan elektronik untuk usaha atau kegiatan yang diwajibkan oleh AMDAL atau UKL-UPL difasilitasi oleh sistem AMDALNET ini.
Dengan adanya AMDALNET, pelaku usaha tidak perlu lagi menyusun dokumen perizinan secara manual. AMDALNET menyusun dokumen lingkungan secara sistematis dan konsisten.
Anda hanya perlu mengisi formulir yang tersedia dalam OSS dan memastikan KBLI yang dimasukkan sesuai dengan pekerjaan.
Proses pelayanan dokumen lingkungan hidup menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih mudah untuk dilacak. Hal ini pasti akan membantu para pengambil keputusan menentukan bagaimana suatu usaha atau kegiatan mempengaruhi lingkungan hidup.
Aplikasi AMDALNET berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Digitalisasi Dokumen Lingkungan dan Proses Persetujuan Lingkungan, menurut situs KLHK.
Proses ini mencakup (1) Penapisan Dokumen Lingkungan, (2) Penyusunan Dokumen Lingkungan, (3) Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan, dan (5) Penerbitan Persetujuan Lingkungan di tingkat pusat dan daerah.
Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang keuntungan, prosedur, dan persyaratan pembuatan dokumen AMDAL secara online untuk pelaku usaha atau pemrakarsa yang membutuhkan persetujuan lingkungan untuk mengurus izin usaha atau kegiatan.
Karena UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHK merencanakan untuk mempercepat layanan persetujuan lingkungan.
Dalam upaya pemerintah untuk membuat proses Persetujuan Lingkungan lebih mudah dan efisien bagi para pemrakarsa, baik pemerintah maupun bisnis, pembangunan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup membantu mempercepat layanan Persetujuan Lingkungan.
Proses AMDAL dipermudah secara birokratis, tetapi tetap mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dan perlindungan yang tepat, seperti yang digariskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009.
Semua orang tahu bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah studi tentang bagaimana suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan memengaruhi lingkungan hidup. Ini diperlukan saat membuat keputusan tentang bagaimana melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut.
Ini berarti bahwa amdal harus dibuat oleh pemrakarsa untuk setiap kegiatan yang berdampak besar. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, Amdal saat ini terdiri dari tiga (tiga) jenis dokumen: 1) Kerangka Acuan (KA); Amdal; dan RKL-RPL.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 menjelaskan jenis usaha dan/atau kegiatan yang harus memiliki Amdal.
Lampiran I Permen menunjukkan contoh kriteria yang diperlukan untuk memiliki Amdal dalam bidang multisektor.
Misalnya, jika sebuah gedung dibangun dengan luas lahan lebih dari atau sama dengan 5 ha atau luas bangunan lebih dari atau sama dengan 10.000 m2, maka amdal harus dimiliki. (***)
Editor : Yosep Awaludin