RADAR BOGOR - Wakil Mentri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Prof Atip Latiful Hayat membeberkan sejumlah kesiapan menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025, saat hadiri HUT KNPK Indonesia, di Kabupaten Bogor, Sabtu (14/12/2024).
Wamendikdasmen Prof Atip menegaskan di Bogor, bahwa pihaknya tidak ingin gegabah dalam menetapkan regulasi pelaksanaan PPDB pada tahun 2025 mendatang.
“Rinciannya soal PPDB masih kami olah terlebih dahulu, jadi tunggu saja,” beber Wamendikdasmen Prof Atip saat ditemui Radar Bogor.
Prof Atif menjelaskan, regulasi yang sedang dirumuskan itu meliputi beberapa hal.
Pertama soal zonasi lalu kemudian juga soal permintaan adanya penambahan rombel.
“Kita sudah mengumpulkan semua kepala dinas untuk memberi masukan jadi sekarang masih kami olah supaya menghasilkan pola yang lebih baik,” tegasnya.
Diiformasikan sebelumnya bahwa, hadirnya Kemendikdasmen di Kabinet merah putih itu memberikan sejumlah harapan baru terkhusus dari masyarakat Kota Bogor.
Seperti halnya yang pernah dikemukakan oleh Dewan Pendidikan Kota Bogor, Deddy Karyadi, Ia berharap Kemendikdasmen dapat senantiasa mengkaji ulang soal penerapan sistem zonasi pada pelakasanaan PPDB nanti.
Menurutnya, kebijakan PPDB zonasi yang sebelumnya diberlakukan, perlu ditinjau kembali, apalagi, pemberlakuan di Kota Bogor sendiri.
“Harus ditinjau ulang karena rasio dan sebaran sekolah di Kota Bogor belum cukup ideal,” tegas Deddy beberapa waktu lalu.
Dan jika melihat data yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor, jumlah SD sendiri ada diangka 281, kategori negri dan swasta
Sementara, itu jumlah SMP yang ada di Kota Bogor sendiri berkisar ada diangka 127 bangunan negri dan swasta per bulan Juni 2024.
Sehingga jika melihat kedua data tersebut, terjadi ketidakseimbangan daya tampung lulusan SD dengan jumlah sekolah SMP negri yang ada di Kota Bogor.
Bukan cuma soal PPDB zonasi, Dewan Pendidikan Kota Bogor itu juga kerap menyoroti berbagai macam persoalan lain, seperti halnya Kurikulum Merdeka.
Lalu kemudian kesiapan infrastruktur, SDM, kesinambungannya dengan sistem dan siklus pendidikan secara keseluruhan juga diminta Dedy untuk dilakukan evaluasi dan disesaikan dengan kondisi reel dilapangan.
“Ngurus pendidikan tuh ngurus nasib dan masa depan manusia secara langsung,” pungkasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga