RADAR BOGOR—Focus Group Discussion (FGD) Penegakan Hukum digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Jawa Barat III) dengan tema 'Kolaborasi dan Sinergi untuk Indonesia Maju'.
Dalam presentasinya, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III Romadhaniah menyatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan DJP melalui pemeriksaan bukti awal, penyidikan, dan penagihan, pada dasarnya merupakan cara terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Upaya gakum ini, kata Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III, juga diharapkan menghasilkan efek jera bagi si pelaku dan efek gentar bagi calon pelaku.
DJP tidak bisa melakukan upaya penegakan hukum secara mandiri. DJP memerlukan kolaborasi dan sinergi dengan institusi lain di luar DJP, baik dengan institusi yang memiliki fungsi pengawasan, penyedia data, intelijen maupun dengan aparat penegak hukum.
"Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi juga harus ditingkatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas yang lebih baik," ujarnya.
FGD yang digelar Kanwil DJP Jawa Barat III diikuti Kepala Bapenda/Badan Keuangan Daerah, Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala KPP TMP A Bea Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan perwakilan dari Kepala Kejaksaan Negeri dari masing-masing daerah yang termasuk dalam wilayah kerja Kanwil.
Selama sesi diskusi, Deni Hendana, Kepala Bapenda Kota Bogor, mengucapkan terima kasih atas kegiatan Focus Group Discussion ini.
Aktivitas yang akan meningkatkan kerja sama dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik, terutama yang berkaitan dengan aspek pajak dalam pengelolaan APBN/APBD.
"Saya berharap ke depannya dapat terjalin komunikasi yang lebih intensif sehingga bisa mewujudkan pemahaman yang sama terkait data aset berupa tanah dan/atau bangunan," kata Rahmat, Kepala ATR/BPN Kota Depok.
Kanwil DJP Jawa Barat III berharap FGD dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan mitra kerja DJP untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. (***)
Editor : Yosep Awaludin