RADAR BOGOR—Banyak pihak menanggapi kenaikan tarif PPN 12% yang akan diberlakukan pada awal 2025. Bahkan dalam industri otomotif, hal ini menjadi perdebatan hangat karena jelas akan berdampak pada daya beli konsumen.
Ketua umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohanes Nangoi, menyampaikan pernyataan yang menarik mengenai masalah ini. Ia menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% dapat diabaikan.
Nangoi menyatakan dalam keterangan resmi pada Kamis (26/12/2024), bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 mendatang bahkan dapat diabaikan.
Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), yang terdiri dari 3% dari tarif PPnBM yang berlaku, akan dikurangi atau didiskon oleh pemerintah.
Selain itu, pemerintah terus memberikan insentif PPN DTP sebesar 10% untuk mobil listrik impor yang telah dibongkar sepenuhnya (CKD). Namun, insentif PPnBM DTP sebesar 15% diberikan untuk kendaraan listrik impor dalam bentuk utuh atau sepenuhnya dibangun (CBU).
Nangoi menyatakan bahwa kebijakan insentif pemerintah untuk kendaraan hybrid adalah berita baik yang diharapkan dapat memulihkan dan menggairahkan kembali industri kendaraan bermotor di Indonesia.
Yohanes Nangoi berpendapat bahwa penerapan kebijakan insentif fiskal bertujuan untuk meningkatkan daya saing kendaraan listrik dan hibryd di pasar kendaraan dalam negeri.
Selain itu, Nangoi menyatakan bahwa pemerintah saat ini berusaha untuk meningkatkan penggunaan kendaraan yang hemat bahan bakar dan memiliki emisi yang rendah.
“Langkah itu untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil serta mengurangi emisi karbon,” katanya.
Meskipun begitu, masyarakat juga akan menunggu atau lebih selektif dalam memilih program dan lembaga pembiayaan jika melihat kebijakan pemerintah. (***)
Editor : Yosep Awaludin