RADAR BOGOR - Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial salah satu langkah penting yakni perubahan sistem data penerima bantuan.
Selama ini, penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Namun, mulai 2025 pemerintah akan mengadopsi sistem data baru yang disebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSE).
DTSE merupakan integrasi dari berbagai data, termasuk data DTKS, data kependudukan, dan data sektor lainnya.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih akurat, komprehensif, dan terkini sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.
Meskipun DTSE akan menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial ke depannya, namun untuk penyaluran bantuan sosial pada triwulan pertama tahun 2025, pemerintah masih akan menggunakan data DTKS yang ada.
Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kementerian Sosial telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial, antara lain:
Baca Juga: Update Jadwal Terbaru Pencairan Bansos 2025: PKH, BPNT, BLT BBM hingga PIP, Catat Tanggalnya
- Penyesuaian Regulasi: Melakukan revisi peraturan terkait pengelolaan data DTKS.
- Pembentukan Satgas: Membentuk satuan tugas untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial.
- Penetapan KPM: Melakukan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara akurat.
- Pengawasan Ketat: Melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran bantuan sosial di lapangan.
- Evaluasi dan Pemutakhiran Data: Secara berkala melakukan evaluasi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.
Pemerintah menargetkan DTSE akan sepenuhnya diterapkan pada triwulan kedua atau ketiga tahun 2025. Hal ini membutuhkan waktu untuk melakukan validasi dan verifikasi data yang ada.
Peralihan dari DTKS ke DTSE merupakan langkah maju dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial.
Dengan data yang lebih akurat dan komprehensif, diharapkan bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.***
Editor : Eka Rahmawati