RADAR BOGOR - MOBIL-MOBIL mewah masih tampak berlalu-lalang di jalanan Desa Sumurgeneng, Tuban, Jawa Timur, Kamis (9/1) siang pekan lalu.
Rumah-rumah megah juga masih kukuh berdiri di berbagai sudut desa yang masuk wilayah Kecamatan Jenu tersebut, lengkap dengan pagar besi membentang.
Jadi, Matraji, salah seorang warga Sumurgeneng, tak tahu dari mana asal mula isu bahwa para penduduk desa yang empat tahun lalu dijuluki Kampung Miliarder itu jatuh miskin.
”Alhamdulillah, sampai saat ini masih berkecukupan. Ekonomi kami malah meningkat pesat,’’ tuturnya kepada Jawa Pos Radar Tuban yang menemui pria 64 tahun tersebut di kediamannya.
Empat tahun silam, Matraji menerima Rp3,7 miliar sebagai kompensasi atas lahannya.
Dari jumlah tersebut, sebagian besar dia sebut masih tersimpan di bank.
Pada Februari 2021, Sumurgeneng ramai mendapat julukan Kampung Miliarder setelah banyak warganya mendapat kompensasi miliaran rupiah guna pembebasan lahan untuk lokasi proyek kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia.
Di hari-hari itu, mobil-mobil baru nan mahal yang dibeli warga gantian berdatangan.
”Sejak pembebasan tahun lalu hingga sekarang, sudah ada 180 mobil baru yang masuk desa ini,” ujar Kepala Desa Sumurgeneng Giatno kepada Jawa Pos.
Di hari-hari itu juga, para staf diler mobil dan motor, perbankan, kompleks perumahan, sampai beragam asuransi ”ngantor” di Sumurgeneng.
Berharap cipratan rezeki dari warga untuk produk yang mereka tawarkan.
Reportase Jawa Pos ketika itu mendapati, selain untuk membeli mobil, motor, dan barang keseharian lain, uang kompensasi rata-rata juga dipakai untuk memperbaiki rumah.
Ada pula yang digunakan untuk membeli tanah dan sawah di desa atau wilayah sekitar selain tentunya didepositokan.
GRR Tuban yang merupakan proyek strategis nasional membutuhkan lahan yang sangat luas, mencapai 841 hektare.
Cakupan lahan itu berdasar peta penentuan lokasi (penlok) mencakup beberapa desa di Kecamatan Jenu.
Juga sebagian hutan produksi yang ada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sekarang terpecah jadi dua kementerian, Red).
Proses pembebasan lahan dimulai sejak 2019. Perinciannya, ada 1.136 bidang yang dibutuhkan. Terbagi ke tiga desa; Sumurgeneng (566 bidang), Wadung (562), dan Kali Untu (6).
Otomatis, Sumurgeneng pula yang ”paling miliarder” dibandingkan dua desa lainnya.
Yang terbesar, ada warganya yang bahkan menerima kompensasi sampai Rp 26 miliar.
Sedangkan yang terkecil Rp 39 juta.
Giatno ketika itu mengatakan, ada 400 warga desa yang dia pimpin menerima ganti rugi dari lahan tersebut.
Namun, ada yang bukan pemilik tunggal. Paling banyak adalah tanah warisan yang dimiliki bersama anggota keluarga.
”Untuk nominal mayoritas ada di kisaran Rp 8–9 miliar,” terangnya.
Sawah Kembali ke Sawah
Belakangan, dimulai dari unggahan sebuah akun X (dulunya Twitter), dikabarkan bahwa para penerima kompensasi miliaran rupiah empat tahun silam mulai mengalami kesulitan ekonomi.
Uang sudah habis, sedangkan sawah yang dulu jadi andalan penghasilan tak ada lagi.
Dalam video yang menyertai diperlihatkan seorang pria yang hendak menjual ternaknya.
Namun, temuan Jawa Pos Radar Tuban justru berbanding terbalik. Hampir setiap rumah yang rata-rata bertingkat memiliki garasi yang di dalamnya terparkir mobil mewah.
Di garasi Matraji masih terparkir Mitsubishi Pajero dan Honda HR-V.
Sehari-hari dia menggarap sawah di kawasan Kecamatan Merakurak, Tuban, yang dia beli dari uang kompensasi.
Riono, warga lainnya, juga demikian. Dia mengaku, begitu mendapat kompensasi sebesar Rp2,2 miliar, dia langsung membeli lahan sawah di luar kecamatan yang harganya lebih murah untuk digarap.
”Kalau dibilang rugi ya tidak, justru malah untung,’’ ungkap Riono yang di garasinya Kamis siang pekan lalu terparkir Toyota Rush.
Ada Yang Kesulitan Pekerjaan
Tapi, memang ada yang tidak seberuntung Matraji dan Riono.
Mereka adalah para buruh tani yang tak punya lahan sendiri.
Jadi, gantungan penghasilan mereka adalah menggarap sawah warga lainnya. Ketika kemudian lahan-lahan tersebut dijual, otomatis mereka ikut terdampak.
Kasto, misalnya, sejak empat tahun lalu penghasilan yang didapatnya menurun drastis.
’’Dulu kerja di tetangga yang punya sawah, sekarang serabutan. Malah banyak menganggurnya,’’ ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia harus mengayuh sepeda sampai ke desa sebelah untuk bekerja sebagai buruh tani.
Di samping itu, dia juga sama sekali tidak tersentuh bantuan dari pemerintah.
Empat tahun silam, ada pula warga yang seperti Kustimah.
Punya lahan, tapi tidak termasuk dalam penlok GRR.
Dia pun berinisiatif menjual lahannya yang berada di sisi utara desa kepada warga yang memiliki dana ganti rugi.
Ada yang bersedia membeli, tapi tentu harganya jauh di bawah lahan yang masuk penlok.
Adapun Sukadi senasib dengan Kasto. Dari yang sebelumnya menjadi buruh tani kini harus bekerja serabutan untuk menyambung hidup.
Bapak dua anak itu menyampaikan, nasib yang dialami dirinya juga dirasakan oleh puluhan buruh tani di desa tersebut.
’’Banyak yang menganggur sekarang, kerja juga musiman. Akhirnya, banyak yang memilih kerja di luar desa,’’ katanya. (*/an/tok/c6/ttg)
ANDREYAN, Tuban
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim