RADAR BOGOR - Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi heran dengan nilai anggaran ruang kelas yang hanya Rp60 miliar di Jawa Barat. Angka itu lebih jauh lebih kecil dibanding anggaran sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang totalnya mencapai Rp725 miliar.
Dedi Mulyadi membahas besaran anggaran di bidang pendidikan bersama pihak terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Terungkap angka bantuan keuangan di bidang pendidikan untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat mencapai Rp738 miliar.
Dedi kemudian meminta dirinci apa saja yang termasuk dalam Rp738 miliar tersebut dan diketahui anggaran itu terdiri dari kesejahteraan guru bantu SD di wilayah terpencil sebesar Rp1,1 miliar.
Lalu bantuan rehabilitasi SD maupun SMP terdampak bencana sebesar Rp11 miliar. Bagi Dedi, hal itu tidak menjadi masalah dan ia pun sepakat.
Kemudian saat mengetahui bahwa bantuan peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi angkanya mencapai Rp725 miliar, Dedi lantas terkejut.
"Gimana ruang kelas baru ngan genep puluh (ruang kelas baru hanya Rp60 miliar) untuk SMA, ari bantuan teknologi informasi untuk SD dan SMP se-Jawa Barat Rp725 miliar. Lieur nu nyusun anggaran teh. Bodor, paingankeun ribut wae (pantas saja selalu ribut)," ujar Dedi Mulyadi di tengah paparan anggaran Dinas Pendidikan Jabar sebagaimana dilansir dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Pria yang juga disapa KDM tersebut meminta agar anggaran teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp725 miliar ditunda.
"Anggaran itu tunda. Gak boleh. Andaikan pun kita membantu kabupaten dan kota fokus ke ruang kelas. Itu kan yang dibutuhkan itu dulu," tegasnya.
Ia juga mengatakan nantinya akan menyampaikan secara terbuka bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terhadap kebutuhan ruang kelas. Sebab ia menganggap hal itu lebih penting.
"Nanti kita nanya Dinas Pendidikan berapa dibutuhkan ruang kelas baru di seluruh Jawa Barat agar seluruh rakyat Jawa Barat bisa sekolah sampai SMA," kata Dedi.
Sehingga kata mantan Bupati Purwakarta itu, rata-rata pendidikan di Jawa Barat tidak lagi 8 tahun tetapi menjadi 12 tahun dan itu akan ia prioritaskan.
"Jangan dulu beli yang Rp700 miliar. Kita tunda dulu," katanya lagi.
Dari paparan belanja anggaran tersebut, Dedi menyebut pihaknya sudah bisa memilah anggaran hampir Rp1 triliun dan itu baru dari Dinas Pendidikan saja.
"Hampir Rp1 triliun yang bisa kita bicarakan bersama untuk prioritas pembangunan Jawa Barat," ujarnya.
Dedi ingin nantinya bantuan lebih difokuskan pada sekolah tingkat SMA yang menjadi kewajiban utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).
"Sekarang kita fokuskan di SMA, agar rakyat Jawa Barat bisa masuk SMA dan dibutuhkan berapa ruang kelas," ungkapnya.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa apa yang dilakukannya bukan bermaksud menuduh, mengungkap, atau mencari kesalahan orang lain.
"Kita hanya ingin agar anggaran ini terarah untuk kepentingan rakyat Jawa Barat," tutupnya.
Editor : Eka Rahmawati