RADAR BOGOR - Dedi Mulyadi kembali 'menguliti' anggaran yang dikucurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Setelah sebelumnya di bidang pendidikan, kali ini Dedi Mulyadi menyoroti hibah dari Pemprov kepada organisasi atau lembaga yang ada di Jawa Barat.
Dalam pembahasan bersama jajaran Pemrov Jabar dikatahui bahwa tahun 2025 terdapat 427 lembaga yang mendapat hibah dengan total Rp345 miliar.
Lembaga-lembaga tersebut sudah berakta notaris, tetapi tidak semua terverifikasi. Dari hasil verifikasi ada 134 lembaga yang tidak terverifikasi atau tidak memenuhi syarat dengan total Rp151 miliar. Sedangkan yang terverifikasi totalnya mencapai Rp194 miliar.
Oleh karena itu, Dedi meminta agar yang tidak terverifikasi dengan anggaran sebesar Rp151 miliar bisa digunakan untuk kepentingan lain.
Dari hibah yang mengalir ke sejumlah lembaga termasuk organisasi keagamaan di Jawa Barat seperti Nahdlatul Ulama (NU) tahun ini hibah mencapai Rp1,7 miliar, MUI Rp700 juta, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Rp9 miliar, Persatuan Islam (Persis) Rp560 juta. Sedangkan Muhammadiyah belum tercatat menerima hibah tahun ini.
Selain itu organisasi lainnya yang juga mendapat hibah yakni Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Jawa Barat yang mencapai Rp3,1 miliar.
Dedi tampak terkejut saat mengetahui rincian bantuan yang mengalir. Ia lantas menyoroti besaran hibah tersebut dan menilai tidak rasional alias tidak masuk akal.
"Dari sisi rasionalitas ini tidak rasional. Dibuatlah proporsional," ujar Dedi dilansri dari YouTube Dedi Mulyadi Channel, Selasa (28/1/2025).
Selain organisasi keagamaan, organisasi lain seperti kepemudaan yakni KNPI mendapat kucuran hibah Rp5,5 miliar, Pramuka Rp4,8 miliar dan lain-lainnya sekitar Rp200 jutaan.
Dedi berharap agar anggaran hibah nantinya diberikan bukan karena pendekatan politik, tetapi karena proporsionalitas dan diberikan secara objektif.
"Jangan sampai kegiatan itu menjadi kegiatan rutin dalam setiap tahun dan orang bekerja di situ (hidup dari honor organisasi). Jadi pegawai organisasi," ujar pria yang disapa KDM itu.
Hibah kata Dedi harus lebih kepada ke kegiatan dan apa orientasi dari hibah itu.
"Kita proporsional aja. Karena kalau pemerintah itu biasanya pendekatannya politik anu bawel nu sok panggedena, nu demo wae sok panggedena. Anu tara menta tara dibere kan (yang bawel yang paling besar, yang demo saja suka paling besar yang tidak minta malah tidak diberi) gak boleh seperti itu," tegasnya.
Dedi tak mempermasalahkan bantuan untuk organisasi keagamaan tersebut, tetapi ia meminta agar nantinya dibuat secara rasional.
Pemprov Jabar kata Dedi kedepannya harus benar-benar menganalisis terkait hibah dan peruntukkanya.
"Makanya output dan outcome dari hibah itu apa, bukan hanya rutin tiap bulan. Nanti dampaknya apa? Kalau organisasi bantuannya gede orang rebutan jadi ketua," kata Dedi Mulyadi.
Ia mencontohkan jika membuat sebuah organisasi dan bantuannya mencapai Rp15 miliar, pasti nanti akan berebut menjadi ketua.
"Kenapa orang berebut karena ada duitnya. Kalau tidak ada duitnya gak akan berebut. Kunaon hansip euwuh nu daekeun, eweuh duitan (kenapa hansip gak ada yang mau karena gak ada uangnya). Saya tahu," jelasnya.
Sehingga Dedi meminta agar proporsinya diperbaiki. Menurutnya, dari rangkaian yang telah dilakukannya bersama jajaran Pemprov Jabar, akan menjadi kerangka acuan untuk pengelolaan dana.
"Jadi ya dari seluruh rangkaian ini, ini yang harus menjadi kerangka acuan kita untuk pengelolaan dana ini termasuk juga kita harus segera merumuskan dasar-dasar bantuan," tutupnya.
Editor : Eka Rahmawati