RADAR BOGOR – KPK telah mengirim syarat administrasi kelengkapan ekstradisi Paulus Tannos, tersangka korupsi e-KTP, ke Singapura.
Langkah itu ditempuh untuk mengejar target waktu perjanjian ekstradisi yang disepakati pemerintah Indonesia-Singapura.
”Sudah dikirim syarat administrasinya,’’ terang Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi Jawa Pos, Selasa (28/1).
Dia berharap hal itu akan mempermudah pemulangan Paulus.
Mengenai status kewarganegaraan Paulus, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut, KPK tetap berpegang pada aturan kewarganegaraan Indonesia.
Hingga saat ini, status Paulus sebagai warga negara Indonesia belum dicabut.
”KPK sudah berkirim surat ke Dirjen AHU terkait kewarganegaraan ini,’’ katanya.
Artinya, Paulus masih tetap warga Indonesia meski mempunyai paspor Guinea Bissau, salah satu negara di wilayah Afrika Barat.
Persoalan kewarganegaraan itulah yang sempat membuat Paulus lolos dari incaran tim penyidik KPK.
Saat direktur PT Sandipala Arthaputra tersebut terdeteksi berada di Bangkok, penangkapan gagal lantaran kepolisian Bangkok tidak mengizinkan.
KPK juga merespons isu mengenai dorongan agar Paulus dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor terkait perintangan penyidikan.
Upaya kabur lewat pergantian kewarganegaraan itu, oleh eks penyidik KPK Praswad Nugraha, dianggap layak dijerat dengan pasal tambahan.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rochcayanto menyebut, pihaknya tak bisa menjerat pasal tambahan itu. Sebab, status Paulus saat menjadi buron adalah tersangka.
KPK akan lebih mendalami perannya dalam dugaan awal pasal yang disangkakan.
Yakni, Pasal 2 dan 3 UU Tipikor tentang Kerugian Negara. (elo/c6/oni)
Editor : Siti Dewi Yanti