RADAR BOGOR - Dedi Mulyadi berjanji setelah dilantik menjadi Gubernur Jabar (Jawa Barat), akan memangkas semua anggaran yang dianggap tidak perlu apalagi tak masuk akal.
Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi bahkan mengumpulkan para pejabat Pemprov untuk menyingkronkan programnya tersebut
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Jabar, Dedi Mulyadi mengungkapkan, belanja provinsi untuk 2025 direncanakan totalnya Rp31 triliun yang terbagi menjadi empat jenis belanja.
Pertama belanja operasi, kata Dedi Mulyadi, yang di dalamnya ada pegawai, barang jasa, subsidi, hibah, Bansos (bantuan sosial) sekitar Rp20 triliun atau 64,87 persen.
Kemudian, sambung dia, belanja modal sebesar Rp1,7 triliun atau 5,7 persen yang terdiri dari tanah, modal, gedung, peralatan, jaringan, irigasi, jalan hingga berbagai aset lainnya.
Selanjutnya, BTT atau belanja tidak terduga senilai Rp1,1 triliun atau 3,7 persen.
Yang keempat, belanja transfer ke kabupaten dan kota kurang lebih seitar Rp7,9 triliun atau 25 persen.
Menurut dia, belanja tidak terduga untuk mengantisipasi bencana alam, kelaparan dan sebagainya dan itu wajib dialokasikan.
Dedi Mulyadi menjelaskan, BTT tersebut wajib ada sebab jika tak dipergunakan akan menjadi silpa.
Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi mengungkapkan, menjelang bulan Juli atau Agustus ada perubahan anggaran.
"Perubahan setahun boleh dua kali enggak," kata Dedi Mulyadi.
"Boleh tidak ada batasan," jawab Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Jabar.
Menurut Gubernur Jabar terpilih, perubahan anggaran bisa dialokasikan untuk pelayanan publik lagi sehingga Silpa tidak besar.
"Kalau Silpa Rp1 triliun, Bank Jabar enak, duitnya terus muter lagi, muter lagi, muter lagi," jelas mantan Bupati Purwakarta tersebut.
Menurut dia, uang dipinjam oleh pegawai, anggota dewan dan pensiunan tidak pernah macet, tapi macet ketika dipinjamin keluar.
"Ke Jawa Tengah dipinjamin satu perusahaan, macet," tegasnya sambil tersenyum.
Dedi Mulyadi mendesak, agar silpa bisa seminimal mungkin.
"Ya kalau tingkat provinsi mah Silpa terakhir Rp100 miliar bolehlah, biar Bank Jabar gak pusing kalau ditarik semua uangnya," paparnya.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Jabar menambahkan, alokasi BTT ini memang sesuai dengan kebijakan pusat yang Rp1 triliun untuk rencana belanja.
"Kita paham," jawab Gubernur Jabar terpilih.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Jabar menjelaska, ada rencana membeli mobil Gubernur Rp1,7 Miliar.
Gubernur Jabar terpilih meminta agar anggaran tersebut dicoret.
Termasuk anggaran rumah tangga, Dedi Mulyadi minta dikurangi sebab dirinya menegaskan tak mempunyai istri.
Politisi Gerindra itu menegaskan, agar anggaran Gubernur tak ada yang disembunyikan harus terbuka diketahui publik.
"Kita harus ngasih contoh, gak mau saya disembunyikan, Gubernur anggarannya berapa?, tanya Dedi Mulyadi.
Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Jabar, secara spesifik anggaran Gubernur dan Wakilnya ada di sekretariat daerah.
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini anggaran yang dialokasikan total anggarannya adalah sebesar Rp909 Miliar yang terdiri dari belanja barang jasa, untuk makan minum, perjalanan dinas, pemeliharaan gedung, ATK dan sebagainya.
Dedi Mulyadi dalam waktu dekat akan berbicara dengan Sekda Jabar, dari Rp909 Miliar tersebut berapa yang dapat dikurangi.
Dedi Mulyadi menambahkan, harus turun minimal Rp200 miliar.
"Lumayan gitu loh atau nanti kita dengan Sekda, kesanggupan berapa diliput loh," pungkasnya. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim