RADAR BOGOR - Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi mengungkapkan ada sekitar 13 ribu ijazah yang ditahan pihak sekolah.
Dedi mendesak agar tidak ada lagi sekolah yang menahan ijazah siswa. Ia juga menegaskan tidak ada alasan sekolah menahan ijazah siswa. Terlebih sudah mendapat dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah.
"Tidak ada alasan nahan ijazah karena siswanya dapat BOS," tegas Dedi Mulyadi saat membahas anggaran bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dilansir dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi mengatakan kedepan harus mulai selektif, terlebih soal bantuan yang disalurkan ke sekolah-sekolah swasta.
"Selektif begini kan banyak yayasan yang dia sudah masuk sekolahnya sekolah favorit, dia bayaran siswanya udah mahal. Uang masuknya udah mahal, yang sekolahnya anak-anak orang kaya, tetapi yayasannya masih mendapat bantuan dari Kementerian. Dapat bantuan juga dari kabupaten kota karena bagus pendekatan politiknya, dapat bantuan dari provinsi juga, menurut bapak adil gak?" tanya Dedi.
Sehingga pihaknya nanti akan lebih selektif dalam menyalurkan bantuan ke sekolah-sekolah terutama swasta yang ada di Jawa Barat.
Terkait ijazah siswa yang ditahan pihak sekolah, mantan bupati Purwakarta itu kemudian mendesak agar diserahkan kepada siswa.
"Harus dipulangin nih oleh kepala sekolah swasta, kalau negeri udah otomatis. Di negeri juga yang nahan ijazah tuh bukan baru ada yang bertahun-tahun," ungkap pria yang disapa KDM itu.
Angkanya bahkan diperkirakan mencapai 13 ribu ijazah.
"Itu kalau tidak salah ijazah yang ditahan beberapa tahun yang lalu jumlah ijazah yang ditahan 13 ribu," jelasnya.
Selanjutnya kata Dedi kedepan harus mengajak berbicara kepala sekolah dan menanyakan apa alasan yang sekolah masih harus minta bantuan kepada orang tua siswa.
"Mereka itu kadang-kadang ingin nambah toilet, ingin membangun musola ingin memagari sekolah, ingin membuat lapangan olahraga, karena bantuan dari pemerintah priovinsinya standar," kata KDM.
Sehingga menurut Dedi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagaimana caranya agar nanti bantuan yang diberikan tidak standar lagi dan bisa memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah pemerintah secara utuh, agar tidak ada lagi pungutan.
"Kecuali ada orang-orang kaya di sekolahnya, mereka menginisasi sendiri tanpa melibatkan sekolah dan tanpa mungut, artinya ngariung aja itu gak masalah. Yang tidak boleh itu komite sekolah mungut iuran. Tapi kalau orang tua siswa tidak iuran, berinisiatif sendiri itu boleh," kata Dedi Mulyadi.
Editor : Eka Rahmawati