RADAR BOGOR - Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi mengumpulkan seluruh kepala daerah terpilih di kediamannya Subang, Jawa Barat jelang pelantikan. Ia menyampaikan berbagai hal pada para bupati dan wali kota terpilih di Jawa Barat itu.
"Posisi kita adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah, keterikatan kita cuma satu pada visi dan misi yang kita kampanyekan kepada masyarakat dan itu harus terwujud," kata Dedi dalam pertemuan bersama para kepala daerah terpilih se-Jabar sebagaimana dilansir dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Pria yang disapa KDM itu menegaskan dirinya tidak akan membedakan wali kota maupun bupati berasal dari partai mana.
"Bagi saya tidak penting. Yang terpenting adalah bahwa keberhasilan Jawa Barat istimewa itu sangat tergantung kepada kepemimpinan bupati dan wali kota yang masing-masing punya visi, misi, tagline," jelasnya.
Seluruh visi apa pun kata Dedi yang dirindukan masyarakat dan menjadi prioritas pembangunan adalah infrastruktur.
Seperti jalan yang halus, air yang mengalir dengan baik, drainase yang terawat, trotoar yang bersih, taman-taman yang indah, jaringan irigasi yang mengalir, bangunan sekolah yang kokoh.
Selain itu layanan rumah sakit yang baik, layanan puskesmas yang baik, serta berbagai layanan perizinan yang cepat juga stimulus kepada masyarakat yang berkesinambungan.
"Dari seluruh rangkaian itu maka mungkin saya paham betul bahwa kita tidak mesti menjelekan pemimpin sebelum kita walaupun menjadi lawan politik kita kemarin," pesannya.
Akan tetapi, Dedi menegaskan para kepala daerah di Jawa Barat termasuk dirinya berkewajiban mengkoreksi seluruh kebijakan-kebijakan pembangunan, kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran untuk diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, percepatan pertumbuhan kesejahteraan sosial, percepatan pertumbuhan pendidikan, kualitas pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja dan itu yang menjadi fokus utama.
"Kalau dikoreksi pasti nyenggol, tapi kalau nyenggol yang dikoreksi adalah kebijakan bukan orang. Orang boleh berganti tapi kebijakan harus berubah. Untuk itu ada konsepsi yang akan dirubah di Provinsi Jawa Barat," papar mantan Bupati Purwakarta tersebut.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurut Dedi biasanya hidup dalam pengelolaan uang triliunan. Sehingga kadang kebingungan uang didistribusikan ke mana karena waktu menyusun anggaran terbatas.
Ditambah kata Dedi, aspek politik yang mendominasi yang akhirnya melahirkan ketidakadilan distribusi pembiayaan antar daerah, antar organisasi, antar lembaga dan seringkali menggunakan pendekatan-pendekatan politik untuk mendapatkan alokasi pembiayaan.
"Maka seluruh rangkaian itu akan saya hapus, tidak ada pendekatan politik terhadap alokasi kebijakan yang ada adalah pendekatan kebutuhan pembangunan pada sebuah wilayah," tegas KDM.
Editor : Eka Rahmawati