RADAR BOGOR – Gara-gara tunjangan kinerja (tukin) tak kunjung cair, ratusan dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) mengadakan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (3/2).
Koordinator ADAKSI, Anggun Gunawan mengatakan, demo itu merupakan tindak lanjut atas ultimatum yang disampaikan para dosen ADAKSI pada 14 Januari 2025.
Saat itu mereka menuntut Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menanggapi tuntutan mereka paling lambat 24 Januari 2025.
Namun, deadline itu tak diindahkan. ”Sampai 24 Januari tidak ada respons dari kementerian. Kami hanya mendengarkan pernyataan pihak kementerian dari media,” katanya di sela aksi.
Karena itu, mereka kini fokus agar mendapat atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
ADAKSI berharap keluhan 80 ribu dosen yang haknya tak dibayarkan sejak 2020–2024 bisa didengar seperti pembatalan kenaikan PPN menjadi 12 persen.
Ada dua tuntutan yang dibawa para dosen tersebut. Pertama, meminta tukin dosen dibayarkan sejak 2020–2024.
Kedua, meminta tukin untuk anggaran 2025 dibayarkan kepada seluruh dosen ASN Kemendiktisaintek tanpa terkecuali.
Jika pemerintah tetap tak merespons, para dosen itu akan mengambil beberapa langkah lanjutan.
Mulai membawa kasus ini ke jalur hukum hingga aksi mogok nasional.
”Jika tuntutan kami tidak juga diakomodasi, mau tidak mau, semua dosen terpaksa mogok mengajar sampai pemerintah berkomitmen membayarkan tukin kami,” tegasnya.
Anggun menjelaskan, tak dibayarkannya tukin selama beberapa tahun berdampak nyata bagi para dosen.
Banyak dosen yang terpaksa mengajar dengan keterbatasan fasilitas dan minimnya dukungan finansial.
Tak jarang pula yang mencari pekerjaan lain demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
”Dikatakan kami bisa cari duit dari hibah penelitian itu tidak bisa juga karena gak ada honor di hibah,” katanya.
Aksi serupa berlangsung di Solo. aksi diikuti ratusan dosen ASN di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
Wakil Rektor I Bidang Akademik ISI Surakarta Bambang Sunarto menyatakan bahwa ketidakadilan ini telah dirasakan para dosen selama bertahun-tahun.
Menurut dia, sejak 2014, peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (permen PAN-RB) terkait tukin sudah diterbitkan.
Namun, hingga kini tidak ada tindak lanjut dari pemerintah.
Menanggapi aksi para dosen itu, Sekjen Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang mengungkapkan, sejatinya penyampaian aspirasi itu merupakan keniscayaan.
Namun, dia menilai, selalu ada cara yang lebih baik daripada menggelar aksi mogok.
”Sebagai ASN seharusnya paham atas rambu-rambu yang ada dan tidak memancing untuk menabrak aturan,” ungkapnya.
Togar menekankan, alasan tukin 2020–2024 tidak bisa dicairkan sudah terang benderang.
Menurut dia, pimpinan perguruan tinggi juga sudah diberi pencerahan tentang duduk persoalan yang ada.
Dia menjelaskan, tuntutan penyediaan anggaran tukin sejatinya sudah terpenuhi dengan prioritas ASN di PTN satker dan PTN BLU yang belum remunerasi.
”Ada dua opsi yang diusulkan. Pimpinan banggar dan Kemenkeu memilih opsi pertama dengan anggaran tambahan Rp 2,5 triliun,” paparnya.
Sementara BLU lain dan PTNBH sudah mempunyai mekanisme pemberian insentif sesuai dengan imbal layanan yang diberikan.
”Jadi, apanya yang mau dicairkan kalau prosedurnya tidak lengkap dan tidak pernah dianggarkan?” jelasnya.
”Tukin juga bukan pembayaran, tetapi pemberian sesuai dengan kinerja dan kontribusi terhadap kemajuan institusi. Tidak pula wajib karena tidak ada di UU ASN No 20 Tahun 2023,” sambungnya. (mia/atn/c19/oni)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim