RADAR BOGOR – Aturan pembelian gas elpiji 3 kg yang hanya boleh di pangkalan membuat masyarakat mengeluh.
Sebab, mereka sulit mendapatkan gas elpiji 3 kg itu di warung atau toko kelontong terdekat.
Meski demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa masalah tersebut hanya dipicu transisi sistem. Bukan akibat kelangkaan gas elpiji 3 kg.
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak membatasi kuota subsidi gas elpiji 3 kg.
’’Impor kita sama. Bulan lalu dan sekarang atau tiga sampai empat bulan lalu, sama saja, nggak ada perubahan. Subsidinya pun nggak ada yang dipangkas,’’ ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Senin (3/2).
Bahlil menjelaskan, pemerintah tengah berupaya agar subsidi gas elpiji 3 kg bisa lebih tepat sasaran kepada yang berhak mendapatkannya.
Selama ini, Pertamina melakukan suplai ke agen, lalu agen menyuplai ke pangkalan, dan pangkalan menyuplai ke pengecer.
Berdasar laporan yang masuk, Bahlil menyebut ada pihak-pihak yang sengaja memainkan harga.
Akibatnya, konsumen harus membeli gas elpiji 3 kg dengan harga yang jauh lebih mahal daripada seharusnya.
’’Ada satu kelompok yang membeli gas elpiji 3 kg dengan jumlah tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volume yang tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini, kita buatlah regulasi sebenarnya,’’ jelas dia.
Seperti diketahui, harga gas elpiji 3 kg seharusnya adalah Rp 42.750 per tabung.
Dari harga itu, pemerintah menanggung Rp 30.000 melalui subsidi (APBN menanggung 70 persennya).
Dengan begitu, harga jual eceran atau yang seharusnya dibayar masyarakat adalah Rp 12.750 per tabung.
Namun, kenyataannya, banyak yang membeli gas elpiji 3 kg dengan harga di kisaran Rp 20.000 per tabung atau lebih.
Bahlil memastikan, pemerintah tengah berusaha memperbaiki penjualan gas elpiji 3 kg agar tepat sasaran.
Perbaikan tata kelola penyaluran subsidi gas elpiji 3 kg disebut amat diperlukan.
Dengan beralihnya pengecer menjadi sub pangkalan, Bahlil berharap harga yang diterima masyarakat lebih sesuai dan terkontrol.
Namun, dia mengakui, hal itu memerlukan perubahan aturan.
Bahlil menjelaskan, negara mengalokasikan Rp 87 triliun untuk subsidi gas elpiji 3 kg.
Dengan adanya subsidi, pemerintah berharap penyalurannya tepat sasaran.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Achmad Muchtasyar menegaskan, status pengecer LPG 3 kg sebenarnya tidak resmi dalam rantai distribusi.
Hal itu menjadi salah satu penyebab distribusi LPG subsidi tidak tepat sasaran.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah tengah mendorong agar pengecer yang memenuhi syarat bisa diubah statusnya menjadi pangkalan resmi.
’’Pengecer itu apa sih sebetulnya statusnya? Sebenarnya ilegal itu. Di situlah pintu masuk LPG tidak tepat sasaran. Orang yang tidak berhak justru mendapatkan,’’ jelasnya.
Dia menyebut, selama pengecer berstatus tidak resmi, hal itu membuat pemerintah kesulitan mengontrol distribusi dan harga jual.
Pengecer sering menjual gas elpiji 3 kg dengan harga jauh di atas harga resmi yang ditetapkan pemerintah.
Achmad menjelaskan, untuk mengatasi masalah itu, pemerintah memberikan opsi bagi pengecer yang memenuhi syarat untuk naik kelas menjadi pangkalan resmi.
Dengan menjadi pangkalan resmi, pengecer akan masuk sistem pengawasan yang lebih ketat melalui Merchants Application Pertamina (MAP).
’’Kalau warung atau pengecer sudah memenuhi kriteria, mereka bisa jadi pangkalan. Prosesnya sedang kita atur supaya tidak mahal dan cepat. Dengan menjadi pangkalan, mereka wajib menggunakan sistem MAP. Kalau tidak memenuhi, izinnya akan dicabut,’’ tegas Achmad.
Di Surabaya, stok elpiji melon mulai berkurang.
Kelangkaan tidak hanya terjadi di tingkat pengecer, melainkan juga terjadi pada sejumlah pangkalan.
Jawa Pos awalnya mengunjungi pangkalan elpiji di SPBU Jalan Rajawali.
Andri Yulianto, pegawai di pangkalan itu, menyebut stok elpiji melon sedang kosong.
”Stok terakhir habis tadi pagi. Kemarin masih ada,” ungkapnya.
Dia mengaku sudah meminta pasokan ke agen. Namun, pengiriman masih dalam antrean.
”Belum tahu kapan sampainya. Kalau dibilang langka, tidak juga. Masih wajar kok,” terangnya.
Kalaupun telat pengiriman, kata pria 40 tahun itu, biasanya hanya sehari.
Andri juga mengaku sudah mendengar peraturan baru melarang pengecer menjual elpiji melon.
”Sepertinya bukan karena itu,” katanya.
Yang pasti, dia berharap ketersediaan elpiji selalu stabil. Sebab, kelangkaan membuat masyarakat susah.
”Sekali mendatangkan di sini 100 tabung. Biasanya habis dua hari. Order langsung dikirim,” ujarnya.
Andri menjelaskan, pangkalan berbeda dengan agen.
Menurut dia, hierarkinya agen mendapat pasokan langsung dari Pertamina.
”Baru kemudian dikirim ke pangkalan,” jelasnya.
Harga jual di pangkalan merujuk HET, yakni Rp 18 ribu per elpiji.
”Kalau di toko kelontong kan lebih mahal,” sambungnya.
Kekosongan gas elpiji 3 kg juga terlihat di pangkalan yang terletak di SPBU Jalan Semarang.
Menurut salah seorang pekerja, stok sudah kosong tiga hari.
Di SPBU Jalan Arjuno juga kondisinya setali tiga uang.
Menurut pegawai agen elpiji di Kecamatan Krembangan, elpiji melon sebenarnya tidak langka.
Tetapi, memang penjualannya belakangan terbatas.
”Dari Pertamina aturannya. Sejak awal Januari,” kata pekerja yang menolak untuk menyebutkan namanya itu.
Menurut dia, perusahaan biasanya mendatangkan 80 truk setiap bulan.
Namun, sebulan terakhir dibatasi hanya 75 truk.
”Setiap truk itu 560 tabung elpiji melon,” jelasnya. Kondisi tersebut membuat distribusi ke pangkalan harus diatur ulang.
Di tingkat pengecer, beberapa toko kelontong juga sudah tidak terlihat elpiji melon. Salah satunya di Jalan Kalibutuh.
Hafid, penjaganya, menyebut kekosongan sudah berlangsung tiga hari.
”Sudah pesan ke agen. Belum dikirim,” ujarnya.
Alasannya, stok sedang kosong. ”Belum tahu kapan ada lagi,” lanjutnya.
Kondisi serupa tampak di Semarang, Jawa Tengah. Salah seorang warga Semarang, Pratiwi, 30, mengaku kesulitan mencari gas elpiji 3 kg.
”Di dekat rumah ndak ada. Adanya di luar kompleks Plamongan Indah, dapat harga Rp 25 ribu,” katanya.
Kendati harganya lebih mahal daripada HET, Pratiwi tidak mempermasalahkan.
”Ya sebenarnya mahal, tapi kalau barangnya ada tidak masalah. Penting sudah dapat, sudah ayem,” ujarnya.
Di Situbondo, aturan baru distribusi elpiji melon dibahas pemkab bersama perwakilan Pertamina.
Sales Branch Manager Pertamina Rayon VI Malang Muhammad Salman Al Farisi mengatakan, warga yang membutuhkan elpiji melon harus datang ke pangkalan.
”Sekarang tidak ada lagi pengecer,” ujarnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Pemkab Situbondo Imam Solihan menyampaikan, pemkab menyusun rencana untuk penjualan elpiji kepada warga.
Sebab, ketika pengecer ditiadakan, warga yang tinggal di pedesaan merasakan dampaknya.
”Selama ini pangkalan memiliki kontribusi besar untuk warga di pedesaan. Mereka masuk ke desa-desa menjual gas tersebut,” katanya dilansir dari Jawa Pos Radar Situbondo.
Di Madura, aturan baru pendistribusian gas elpiji 3 kg belum disosialisasikan di Pamekasan.
Pemkab beralasan menunggu koordinasi dari Biro Perekonomian dan Dinas ESDM Jawa Timur (Jatim).
”Langkah pemerintah kabupaten, dalam waktu dekat akan mengadakan rapat koordinasi teknis,’’ kata Kabag Perekonomian Setkab Pamekasan Bachtiar Effendy.
Dia akan melibatkan stakeholder lintas sektor untuk menyikapi kebijakan baru itu.
Stakeholder itu, antara lain, para agen dan perwakilan pangkalan serta pihak terkait lain.
”Kebijakan ini pasti berproses. Harapannya, para agen dan pangkalan serta Pertamina ikut membantu menginformasikan kepada masyarakat,” ujarnya dikutip dari Jawa Pos Radar Madura.
Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Salman Alfarisi mendorong pemerintah segera menentukan mekanisme sosialisasi kepada masyarakat.
Sosialisasi harus melibatkan semua unsur. Mulai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait hingga pemerintah desa (pemdes).
”Kami tetap menekankan sesuai dengan regulasi. Bagaimana regulasi tetap berjalan semestinya dan terealisasi dengan baik,” katanya. (lil/luq/wan/pri/c19/oni)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim