RADAR BOGOR - Pemerintah berencana akan menghentikan sementara pendistribusian bantuan sosial (bansos) beras bagi 16 juta masyarakat kurang mampu.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menuturkan, penghentian sementara harus dilaksanakan, lantaran adanya pergeseran anggaran.
Pemerintah akan menggeser dana Bantuan Pangan sebesar Rp16,6 triliun ke Perum Bulog.
Rencananya, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk menyerap 3 juta ton beras dari petani.
"Fokusnya kemarin pemindahan Rp16,6 triliun ke Bulog," sebutnya.
Arief mengungkapkan, hal tersebut dilakukan agar Bulog memiliki kas terlebih dahulu.
Ia menyebutkan, perintah Presiden Prabowo Subianto menegaskan perintahnya agar beras tersebut diserap.
Aref menjelaskan, di bulan Januari dan Februari Bulog akan ditutup sementara agar pihaknya mampu mendorong harga gabah di petani naik.
Lebih lanjut, ia menjabarkan, keputusan pengalihan anggaran tersebut dijalankan untuk memastikan stabilitas harga gabah di tingkat petani dan menjaga ketahanan pangan nasional.
Arief menegaskan, anggaran untuk bansos tidak benar-benar dihentikan. Namun, dianggarkan untuk menyerap gabah dan beras terlebih dahulu.
Sebagai informasi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan menghentikan sementara bantuan pangan beras atau bansos beras selama panen raya.
Keputusan ini dilakukan untuk menjaga Harga gabah kering panin (GKP) saat musim panen raya diperkirakan dimulai dari bulan Maret 2025.
Sebelumnya, pada awal Januari, Bapanas mengumumkan program bansos beras dialokasikan selama 6 bulan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan juga mengungkapkan, besaran bantuan pangan berupa beras untuk Januari sampai Februari 2025 mencapai Rp6 triliun.
Nilai bantuan ini setara dengan 160 ribu ton untuk 16 juta penerima manfaat bansos beras.
Editor : Siti Dewi Yanti