RADAR BOGOR - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencananya untuk menertibkan kembali penyaluran BBM jenis solar subsidi.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025 yang digelar di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, pada Sabtu, 8 Februari 2025.
Bahlil menyampaikan bahwa penyaluran BBM subsidi, khususnya solar, perlu ditertibkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
"Habis ini saya tertibkan lagi, bapak ibu semua. Saya tertibkan lagi adalah BBM, solar," ujarnya dengan tegas di hadapan peserta Rakernas.
Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan ini kemungkinan akan menuai tentangan dari pihak-pihak yang terdampak, ia tidak akan mundur.
"Saya tahu pemainnya pasti akan ribut lagi. Tapi gak apa-apa kita sebagai orang timur sekali layar terkembang, pantang surut untuk balik," tegas Bahlil.
Menurut Bahlil, kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ia menambahkan bahwa tujuannya adalah untuk mengurangi penyalahgunaan subsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
"Ini untuk kebaikan rakyat bapak ibu semua," ujar Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa penyaluran solar subsidi yang tidak terkendali bisa berpotensi merugikan anggaran negara dan menghambat keadilan sosial.
Ia mengimbau agar seluruh pihak bekerja sama dalam memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.
Sebagai informasi, harga solar subsidi sebenarnya ditetapkan sebesar Rp11.950 per liter.
Namun, berkat subsidi yang diberikan oleh APBN sebesar Rp5.150 per liter, masyarakat hanya perlu membayar Rp6.800 per liter di SPBU.
Dengan harga yang lebih terjangkau tersebut, solar subsidi menjadi bahan bakar yang sangat membantu masyarakat, khususnya bagi golongan ekonomi menengah ke bawah.
Oleh karena itu, penertiban yang akan dilakukan Bahlil diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program subsidi ini.
Bahlil menyadari bahwa dalam proses penertiban ini, kemungkinan akan ada kelompok atau individu yang keberatan.
Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menghentikan niatnya untuk melanjutkan kebijakan ini demi kepentingan rakyat.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau penyaluran subsidi BBM, terutama solar, agar tidak ada penyelewengan yang merugikan masyarakat.
Penertiban ini menjadi langkah strategis untuk menjaga agar bantuan pemerintah sampai kepada yang benar-benar membutuhkan.***
Editor : Halimatu Sadiah