RADAR BOGOR - Pemerintah menyiapkan berbagai bantuan sosial (bansos) untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Bansos yang akan dicairkan di awal Ramadan antara lain PKH, BPNT gelombang kedua, dan BLT tunai.
Pencairan bansos PKH dan BPNT gelombang kedua akan dimulai pada hari Senin (3/3/2025).
Pencairan bansos gelombang kedua ini ditujukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima pencairan pada gelombang pertama.
Penyebab belum cairnya bansos pada gelombang pertama antara lain:
- Status di sistem SIKS-NG masih SPM (Surat Perintah Membayar).
- Kendala di sistem SIKS-NG, seperti terdeteksi memiliki daya listrik 2.200 volt ampere padahal sebenarnya 450 volt ampere.
- NIK e-KTP tidak sama dengan data di Dukcapil.
- Anggota keluarga sudah bekerja dan berpenghasilan di atas UMR/UMK/UMP.
KPM yang mengalami kendala terkait daya listrik dapat mengajukan komplain ke pendamping sosial dengan menyertakan bukti berupa ID pelanggan listrik dan surat keterangan dari PLN.
Pencairan PKH dan BPNT melalui PT Pos Indonesia juga akan terus dilakukan selama bulan puasa.
KPM diharapkan datang sesuai jadwal yang ditentukan untuk menghindari antrean panjang.
KPM yang menerima bansos kombo (PKH dan BPNT) dapat menerima pencairan secara bersamaan.
Namun, ada kemungkinan salah satu atau kedua bansos akan dihentikan jika hasil survei menunjukkan KPM tidak lagi memenuhi syarat.
Survei yang dilakukan pendamping sosial juga memeriksa kepemilikan aset.
KPM yang memiliki aset berlebih, meskipun kondisi rumahnya kurang baik, dapat dihentikan bantuannya.
BLT Program Indonesia Pintar (PIP) sudah mulai dicairkan sejak awal Februari 2025.
BLT Atensi Yatim Piatu (API) juga akan dicairkan melalui Bank Mandiri dan PT Pos Indonesia.
Bantuan lain seperti BLT BBM dan bantuan beras 10 kg belum ada jadwal pencairan.
Pemerintah berharap bantuan-bantuan tersebut dapat segera dicairkan, terutama di bulan Ramadan, untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
KPM yang mengalami kendala dalam pencairan bansos diharapkan segera menghubungi pendamping sosial.
KPM diharapkan bersiap jika ada perubahan status penerimaan bansos, karena adanya pembaruan data melalui DTSEN.
Diharapkan KPM dapat menggunakan bansos dengan bijak, terutama untuk kebutuhan pokok.***
Editor : Halimatu Sadiah