RADAR BOGOR – Hendry Munief, Anggota Fraksi PKS, DPR RI menyatakan keprihatinannya atas pailit PT Sritex, yang menyebabkan ribuan karyawan dipecat pada Jumat (28/2/2025) lalu.
Sebagai anggota Komisi VII yang menangani industri, ia sangat khawatir dengan penutupan PT Sritex dan akibatnya bagi lebih dari 10.665 karyawan yang kehilangan pekerjaan.
"Kami memahami bahwa ini bukan sekadar angka, tetapi tentang masa depan ribuan keluarga yang bergantung pada keberlangsungan industri ini," kata Hendry dalam sebuah pernyataan kepada media soal PT Sritex Senin (3/3/2025).
Keputusan ini menurut dia, berdampak negatif pada beberapa sektor tekstil nasional, bukan hanya pekerja.
Karena pertumbuhan industri teks saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi Indonesia yang sangat penting.
Hendry menyatakan bahwa apa yang terjadi pada PT Sritex adalah peringatan bagi semua akan tantangan besar yang dihadapi sektor ini.
Dalam situasi seperti ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, hak-hak karyawan, seperti pesangon dan jaminan sosial, dipastikan diberikan sesuai dengan peraturan.
Hendry menekankan bahwa pemerintah juga harus memastikan adanya rencana perlindungan tenaga kerja bagi mereka yang terdampak.
Kedua, dia berpendapat bahwa pemerintah harus melakukan penilaian menyeluruh terhadap daya saing industri tekstil nasional, termasuk dampak dari pelanggaran impor yang melemahkan industri domestik.
Menurutnya, untuk mencegah kejadian serupa terulang, regulasi yang lebih berpihak kepada industri dalam negeri harus menjadi perhatian utama.
Ketiga, mendorong penyelesaian masalah bagi mantan karyawan. Dia menekankan bahwa program pelatihan ulang, seperti Reskills & Upskills, harus dibuat oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait agar karyawan yang relevan dapat dimasukkan ke industri lain atau memperoleh keterampilan baru.
Selain itu, dia menyatakan bahwa dukungan bagi wirausaha juga harus diperkuat, baik melalui akses permodalan maupun pelatihan usaha.
Keempat, kasus PT Sritex harus diambil sebagai pelajaran untuk mencegah industri tekstil nasional jatuh ke bawah.
Hendry mengusulkan agar para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan DPR, berpartisipasi dalam kebijakan industri yang lebih kompetitif di era dinamis global. (***)
Penulis: Diana Rama Pratiwi/Magang-UT
Editor : Yosep Awaludin