RADAR BOGOR - Pemerintah meluncurkan BPI Danantara (Dadan pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) pada 24 Ferbuari lalu. Peluncuran dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Berlandaskan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN, BPI Danantara sudah disahkan secara resmi menjadi Undang-Undang pada 5 Februari 2025 pada Rapat Paripurna DPR RI
Keputusan belum dicapai karena proses Peraturan Pemerintah (PP) Inbreng, yang akan berfungsi sebagai dasar hukum untuk pengalihan aset BPI Danantara tersebut.
Beberapa aset yang saat ini dikelola oleh Danantara, antara lain Pertamina, PLN, BRI, BNI, Bank Mandiri, Mind ID, dan Telkom Indonesia.
Erick Thohir selaku Menteri BUMN akan menyerahkan 47 aset untuk Danantara. Meski begitu, ia tidak akan menyerahkan perusahaan-perusahaannya begitu saja.
Selain pengawasan, ia masih memiliki wewenang untuk menyetujui rencana-rencana kerja korporasi, juga memastikan antara dividen dan suntikan modal, hingga menindak kasus korupsi jika ditemukan di perusahaan.
Erick menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari transformasi dan efisiensi BUMN, dan dia percaya bahwa mengelola aset melalui lingkup seperti Danantara bisa meningkatkan keterbukaan dan pertanggung jawaban dalam manajemen investasi nasional.
Mengungkapkan tentang penyerahan aset ini kepada Danantara, Erick mengatakan ia tidak akan kerja setengah hati.
Erick juga menekankan bahwa transformasi transparan telah terjadi dalam BUMN selama lima tahun terakhir, seperti yang ditunjukkan oleh keuntungan Rp 310 triliun, yang tidak mungkin dicapai jika ada korupsi besar di dalamnya. (***)
Penulis: Diana Rama Pratiwi/Magang-UT
Editor : Yosep Awaludin