RADAR BOGOR - Terdapat 32 situ di Bekasi dan Bogor hilang. Nantinya pemerintah akan mengembalikan fungsinya sebagai daerah resapan air sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya bencana banjir.
Hal tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid usai Rapat Koordinasi Tanah dan Pengendalian Banjir.
Rapat berlangsung di Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta, Senin (17/3/2025) juga turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Dikutip dari laman Pemprov Jabar, Nusron menjelaskan akan melakukan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya bencana alam khususnya di wilayah rawan dan berkaitan dengan masalah sungai dan sempadannya.
Langkah tersebut yakni melakukan penertiban di seluruh badan sungai dan sempadan sungai. Jika ada bangunan dengan alas hak sah, maka akan dilakukan pengadaan tanah dan ganti rugi oleh pihak berwenang. Sedangkan jika tidak memiliki alas hak, pemerintah akan melakukan pendekatan dengan prinsip kemanusiaan.
Saat ini terdapat 120 rumah yang terletak di bantaran Sungai Bekasi dan akan mendapat perhatian.
Selain itu langkah lain yang akan dilakukan pemerintah yakni menertibkan di sempadan Situ dan revitalisasi Situ yang sudah punah.
Tercatat ada 32 situ di wilayah Bekasi dan Bogor yang telah hilang dan situ-situ yang dulunya diklaim sebagai tanah timbul nantinya bakal dikembalikan ke fungsi semula.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan mengurangi potensi bencana alam akibat perubahan tata ruang.
Menteri Nusron kemudian menjelaskan langkah selanjutnya yang juga akan dilakukan adalah revitalisasi sistem irigasi dan pembangunan bendungan. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi banjir.
Pada kesempatan yang sama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penanganan bencana banjir di wilayah Bogor, Bekasi, Tasikmalaya, Sumedang, Cianjur, Kabupaten Bandung, dan sejumlah daerah lainnya telah memasuki fase yang lebih teknis. Kali ini penanganan bukan hanya tanggap darurat.
“Ini adalah langkah maju dalam penanganan banjir di wilayah Jawa Barat, kami menyambut baik rencana yang disampaikan oleh Pak Menteri ATR dan Wamen yang akan membantu dalam rehabilitasi bencana dan merumuskan kerangka acuan yang lebih terintegrasi,” ungkap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Editor : Eka Rahmawati