RADAR BOGOR - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah terus menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban masyarakat.
Artikel ini akan membahas empat jenis bansos yang masih dicairkan, serta informasi penting mengenai perubahan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTSN.
4 Bansos yang Masih Dicairkan
1. PKH Validasi by System
Bantuan ini terus dicairkan hingga H-2 Lebaran, atau tanggal 27 Maret 2025.
Penerima manfaat adalah mereka yang sebelumnya menerima BPNT murni dan pada akhir tahun 2024 terpilih sebagai penerima PKH validasi by system.
2. BPNT Validasi by System
Sama seperti PKH validasi, BPNT validasi juga terus dicairkan.
Penerima manfaat adalah mereka yang sebelumnya menerima PKH murni dan pada akhir tahun 2024 terpilih sebagai penerima BPNT validasi by system.
3. BLT Dana Desa
Bantuan ini masih dicairkan untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2025 dengan jumlah Rp900 ribu.
Penerima manfaat dipilih melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan.
4. Atensi YAPI
Bantuan untuk anak yatim piatu dan yatim. Periode pencairan Januari dan Februari 2025 dengan jumlah Rp400 ribu.
Pencairan untuk periode Maret dan April akan dilakukan setelah Lebaran.
DTKS akan dihapus dan digantikan dengan data DTSN, yang telah disurvei selama 17 hari, dan informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh pendamping sosial.
Fitur kelayakan dan usulan bantuan sosial akan ditutup sementara hingga data Detesen sempurna.
Bantuan beras 10 kg akan disalurkan setelah Lebaran, mulai awal April 2025.
Pencairan bantuan PKH dan BPNT pada tahun 2025 ini dilakukan dalam beberapa tahapan.
Untuk itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perlu mengetahui tahapan pencairan.
Berikut adalah tahapan pencairan bansos PKH dan BPNT pada tahun 2025:
- Tahap 1: Januari - Maret
- Tahap 2: April - Juni
- Tahap 3: Juli - September
- Tahap 4: Oktober - Desember
Baca Juga: Kapan KPM Bansos PKH dan BPNT Boleh Cek Saldo KKS untuk Tahap 2? Simak Selengkapnya di Sini
Pemerintah terus berupaya menyalurkan bansos tepat waktu dan melakukan perbaikan sistem data untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
KPM diharapkan untuk selalu memantau informasi resmi dari pemerintah terkait pencairan bansos dan perubahan sistem data.(*)
Editor : Halimatu Sadiah