RADAR BOGOR - Masalah bencana di daerah seperti Bekasi hingga Karawang kembali menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, persentase pemanfaatkan ruang wilayah kewenangan provinsi yang sesuai dengan tata ruang hanya 59,80 persen.
Lebih lanjut Dedi Mulyadi mengatakan, khusus untuk bidang tata ruang menjadi fokus sorotan untuk ke depan.
"Kita bisa mengambil pembelajaran dari kasus yang terjadi hari ini, di mana hujan yang hanya 20 sampai 30 milimeter sudah menimbulkan banjir yang luar biasa," tutur Dedi Mulyadi.
"Artinya, kalau hujannya 50 milimeter saya yakin Kota Bekasi tenggelam Kabupaten Bekasi tenggelam, sebagian Karawang tenggelam," sambung Dedi Mulyadi saat rapat paripurna di DPRD Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menegaskan, hujan saat ini belum dikategorikan sebagai hujan ekstrem sebab masih 20 sampai 30 milimeter.
Nah, kata Dedi Mulyadi, ekstrem kalau sudah 50 sampai 60 milimeter.
Artinya, sambung Dedi Mulyadi, tidak kondisi ekstrem saja sudah menimbulkan bencana.
"Problemnya apa? problemnya ada tiga," tegas mantan Bupati Purwakarta tersebut.
Pertama, jelas Dedi Mulyadi, di kawasan hulu, ruang-ruang terbuka hijau yang terdiri dari areal hutan, areal perkebunan berubah menjadi areal-areal berbeton.
Menurut Dedi Mulyadi, konsep ekowisata yang dikembangkan oleh PTPN mengalami penyimpangan.
Ia menambahkan, kalau ekowisatanya perkebunan teh maka kebun tehnya dipertahankan dan tetap ada bangunannya ukuran kecil.
Yang sekarang terjadi, tegas Dedi Mulyadi, adalah ekowisata perkebunan teh malah kebun tehnya dibabat diganti dengan bangunan.
"Sehingga, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan peraturan gubernur yang isinya larangan pembangunan perubahan kawasan, perubahan kawasan pertanian, perubahan kawasan kehutanan, perubahan kawasan daerah aliran sungai serta perubahan kawasan perkebunan dan ini akan berdampak pada tata ruang yang nanti akan disesuaikan dengan kabupaten kotanya," papar Dedi Mulyadi.
Yang kedua, kata Dedi Mulyadi, adalah daerah aliran sungainya mengalami pendangkalan dan penyempitan.
Bahkan, sambung Dedi Mulyadi, sudah banyak yang bersertifikat hak milik.
Masalah tersebut menjadi sorotan utama bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kemudian yang berikutnya, ungkap Dedi Mulyadi, banyak sekali perumahan-perumahan yang dibangun di atas sawah produktif.
Ia menuturkan, banyak perumahan ada di tengah sawah dan di pinggir sungai sehingga wajar apabila ada rumah yang terendam hingga genting sehingga masalah tersebut harus dipikirkan supaya selaras dengan konsep pengembangan tiga juta rumah.
Sebab, menurut Dedi Mulyadi, pengembangan 3 juta rumah apalagi rumahnya sederhana pasti ingin mendapatkan tanah yang murah.
"Tanah yang paling murah yang bisa didapat hanya tanah sawah, ini yang harus menjadi bahan perhatian kita semua dalam pengembangan tata ruang," pungkas Dedi Mulyadi. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim