RADAR BOGOR – Banyak pertanyaan muncul di kalangan masyarakat, baik saat petugas melakukan survei maupun di media sosial, mengenai keterkaitan antara survei lapangan (atau ground checking) dengan penerimaan bantuan sosial (bansos).
Perlu diketahui, bulan April ini merupakan periode penyaluran bansos triwulan kedua seperti PKH dan BPNT.
Maka dari itu, muncul pertanyaan: apakah benar bahwa warga yang telah disurvei atau diverifikasi langsung oleh pendamping sosial akan otomatis menjadi penerima bansos PKH maupun BPNT tahap kedua tahun 2025? Simak informasi lengkapnya.
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk memahami apa itu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN adalah basis data tunggal yang memuat informasi sosial ekonomi penduduk Indonesia, baik individu maupun keluarga, dan telah dipadankan dengan data kependudukan.
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghasilkan data ini.
Sebelum DTSEN digunakan sebagai basis data penerima bantuan sosial, verifikasi lapangan (ground checking) diperlukan untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan.
Di berbagai wilayah, pendamping PKH aktif melakukan pengecekan langsung ke lapangan berdasarkan prelist nama calon penerima.
Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Kemensos dan BPS, di mana Kemensos menugaskan pendamping sosial di seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan lapangan.
Penting untuk dipahami bahwa survei atau ground checking tidak dilakukan kepada semua penerima bantuan sebelumnya.
Simak beberapa tujuan utama ground checking DTSEN berikut ini:
Validasi data KPM: Memastikan kebenaran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Memastikan ketepatan sasaran: Memastikan bantuan sosial diterima oleh pihak yang membutuhkan.
Memperbaiki kualitas data sosial ekonomi: Meningkatkan akurasi dan kelengkapan data sosial ekonomi.
Integrasi data: Mengintegrasikan data dari DTKS, Regsosek, dan P3KE.
Dalam survei ini, pendamping sosial akan melakukan pengecekan langsung untuk memastikan keberadaan keluarga, mengidentifikasi potensi inclusion dan exclusion error (kesalahan memasukkan atau mengeluarkan penerima), serta mendeteksi individu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak aktif.
Data yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek, seperti kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, pendapatan, keterampilan, kepemilikan usaha, disabilitas, kesehatan, serta keterangan demografi dan perumahan keluarga.
Meskipun survei DTSEN memberikan peluang untuk masuk ke dalam sistem sebagai calon penerima baru, perlu ditekankan bahwa survei bukanlah jaminan langsung mendapatkan bantuan sosial.
Data yang terkumpul akan melalui proses verifikasi dan pemeringkatan oleh BPS dan Kementerian Sosial.
DTSEN bukanlah program pendaftaran bansos terbuka, melainkan upaya pembaruan data sosial ekonomi warga Indonesia agar pemerintah memiliki basis data yang mutakhir dan akurat.***
Editor : Eli Kustiyawati