RADAR BOGOR - Begitu resmi membenarkan kalau ditunjuk sebagai salah satu juru bicara (jubir) kepresidenan, Prasetyo Hadi langsung bertugas.
Tugas pertamanya adalah membantah isu reshuffle kabinet.
Secara berkelakar Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu mengatakan, dalam waktu dekat reshuffle yang terjadi itu justru di internal Partai Golkar.
Itu menyusul pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang mengatakan akan melakukan pengocokan kepengurusan partai.
“Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu hehehe. (Istana) enggak ada, enggak ada,” jelasnnya di Jakarta, Kamis (17/4).
Soal komunikasi Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Prasetyo Hadi menilai, pertemuan itu tidak berarti PDIP akan masuk kabinet.
”Tidak harus semuanya gabung pemerintahan,” jelasnya.
Instruksi Prabowo mengenai penunjukan dirinya sebagai salah satu jubir, Prasetyo Hadi membenarkan.
Presiden, lanjutnya, memintanya untuk aktif berkomunikasi ke publik.
”Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai mensesneg diminta untuk ikut aktif,” ujarnya.
Meski demikian, dia memastikan jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) yang saat ini dijabat Hasan Nasbi masih eksis.
Saat ditanya apakah kebijakan itu diambil akibat PCO yang kerap blunder, Prasetyo membantah.
”Ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita dan kalau ada yang kurang nanti kita perbaiki,” kata dia.
Sebelumnya, tersebar isu mundurnya Hasan Nasbi.
Namun, sebagaimana Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga membantah.
”Wah isu dari mana,” ujarnya pada Rabu (16/4).
Teddy menegaskan, Hasan masih bekerja seperti biasa di lingkungan istana.
”Masih ngantor seperti biasa, baru aja selesai rapat bareng-bareng,” jelasnya.
Isu mundurnya Hasan dari kursi PCO menguat setelah pernyataannya memicu kontroversi, terutama ketika merespons teror kepala babi yang menyasar kantor media Tempo.
Kala itu, Hasan dinilai tidak peka dan menyepelekan teror yang dinilai mengancam kebebasan pers tersebut. (far/ttg)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim