RADAR BOGOR – Informasi terkini mengenai perkembangan pencairan bantuan sosial (bansos) membawa angin segar, terutama bagi penerima BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai).
Kabar yang beredar menyebutkan bahwa bansos BPNT berpotensi cair lebih dulu dengan alokasi tiga bulan sekaligus.
Di sisi lain, penting juga untuk mengetahui status kepesertaan KIS (Kartu Indonesia Sehat) PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional) yang dilaporkan banyak dinonaktifkan.
Selain itu, proses penetapan penerima BLT Dana Desa tahun 2025 juga mulai bergulir di berbagai daerah.
Kabar gembira datang untuk para penerima BPNT. Berdasarkan pantauan terbaru pada aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation) oleh pihak supervisor, bantuan BPNT terindikasi akan dicairkan dengan alokasi tiga bulan sekaligus, yaitu sebesar Rp600.000.
Informasi ini berbeda dengan pengumuman resmi Kementerian Sosial yang menyatakan pencairan BPNT dilakukan setiap bulan sebesar Rp200.000.
Meskipun pendamping sosial belum dapat mengakses informasi ini, KPM BPNT dapat menanyakannya kepada pendamping masing-masing.
Proses verifikasi rekening untuk BPNT juga dilaporkan selangkah lebih maju dibandingkan PKH (Program Keluarga Harapan).
Hal ini memunculkan kemungkinan bahwa BPNT akan dicairkan lebih dulu, meskipun proses pencairan bansos reguler seperti PKH dan BPNT biasanya saling menyusul.
Di sisi lain, banyak KPM melaporkan bahwa Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI JKN mereka tidak dapat digunakan lagi saat berobat.
Beberapa penyebab penonaktifan KIS PBI JKN ini antara lain terdeteksi sebagai keluarga PPU (Pekerja Penerima Upah) atau memiliki gaji di atas UMK/UMP/UMR, serta terdata sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Aturan ini sudah final dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. KPM PKH/BPNT penerima KIS PBI JKN yang memenuhi kriteria tersebut berpotensi dinonaktifkan bantuannya, tidak hanya KIS, tetapi juga PKH dan BPNT.
KPM dapat mengecek status KIS PBI JKN melalui aplikasi Cek Bansos.
Jika status Januari 2025 aktif, maka KIS masih dapat digunakan.
Diharapkan bantuan KIS PBI JKN tetap aktif agar masyarakat dapat terjamin kesehatannya.
Proses penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2025 mulai dilakukan di berbagai daerah melalui musyawarah desa (musdes).
Beberapa daerah yang dilaporkan telah atau sedang melaksanakan musdes penetapan KPM BLT Dana Desa antara lain Kecamatan Pule (Trenggalek), Kecamatan Sulang (Rembang), Kecamatan Sarang (Rembang), Kabupaten Wonogiri, dan Kecamatan Talang 4.
Bahkan, beberapa desa seperti Desa Gading dilaporkan telah mencairkan BLT Dana Desa.
Bagi masyarakat yang terdaftar sebagai calon penerima BLT Dana Desa, diharapkan segera menerima surat undangan untuk pengambilan bantuan.
Demikian informasi terbaru mengenai potensi pencairan bansos BPNT, status KIS PBI JKN, dan perkembangan penetapan penerima BLT Dana Desa.***
Editor : Eli Kustiyawati