RADAR BOGOR – Kementerian Sosial Republik Indonesia resmi mengumumkan langkah strategis dalam mendorong digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar bansos tepat sasaran.
Program bansos ini menargetkan implementasi penuh pada Agustus 2025 dengan harapan menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih akurat, adil, dan tepat sasaran.
Melalui inisiatif bertajuk “Bansos Go Digital,” Kemensos berkolaborasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk membangun Digital Public Infrastructure (DPI).
Sistem ini berdiri di atas tiga pilar utama: Identitas Digital, Pembayaran Digital, dan Data Exchange, yang seluruhnya akan terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Transformasi ini menjadi tonggak penting dalam modernisasi program perlindungan sosial di Indonesia.
Dengan sistem digital, pemerintah berharap distribusi bansos bisa dilakukan lebih cepat dan efisien, mengurangi potensi penyimpangan, serta memperluas jangkauan penerima manfaat di seluruh pelosok negeri.
Selain itu, sistem ini akan membantu memperkuat akurasi data penerima, menghindari tumpang tindih bantuan, dan memberikan transparansi yang lebih tinggi dalam setiap tahap penyaluran.
Digitalisasi bansos juga sejalan dengan visi besar pemerintah dalam membangun ekosistem layanan publik berbasis teknologi, memperkuat perlindungan sosial, serta memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.
Kemensos menargetkan seluruh infrastruktur dan sistem penunjang dapat beroperasi penuh paling lambat pada Agustus 2025.
Dengan langkah ini, semoga menjadikan penyaluran bantuan sosial lebih terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial. ***
Editor : Eli Kustiyawati