RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pandangannya tentang meningkatnya kekisruhan sosial di Jawa Barat.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada publik, Dedi Mulyadi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kelalaian penyelenggara negara yang berujung pada konflik sosial dan tindak pidana.
Menurutnya, masalah sosial yang terjadi seperti pembakaran mobil aparat dan tindak kekerasan lainnya, sebenarnya merupakan akibat dari pengabaian oleh pemerintah di berbagai tingkat, mulai dari tingkat desa hingga provinsi.
Dedi menjelaskan, kelalaian ini terjadi karena tidak adanya tindakan tegas dari pihak-pihak berwenang terhadap aktivitas ilegal yang berkembang di masyarakat. Misalnya, pembangunan liar di tanah negara atau bantaran sungai yang dibiarkan begitu saja.
"Ada bangunan liar yang dibangun di atas tanah orang, di bantaran sungai, di trotoar, dan bahkan di tanah negara. Pembiaran terhadap hal-hal seperti ini sudah berlangsung puluhan tahun," kata Dedi dalam unggahan instagramnya @dedimulyadi71.
Akibatnya, wilayah yang semula kumuh menjadi semakin rusak, dan ketika pihak yang berhak atas tanah datang untuk menuntut haknya atau negara membutuhkan ruang untuk mengatasi masalah seperti banjir, terjadilah perlawanan.
Perlawanan ini, menurut Dedi, seringkali berujung pada konflik sosial dan tindak pidana contohnya yang terjadi di Kota Depok.
Selain itu, peristiwa serupa juga terjadi di Bandung, kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa kelalaian dalam pengawasan dan penegakan hukum telah menciptakan ketegangan.
Dedi menegaskan bahwa apapun bentuk tindak kekerasan, baik itu terhadap aparat maupun masyarakat, harus diproses secara hukum tanpa terkecuali.
"Tidak ada tempat bagi kekerasan, siapapun pelakunya, dari kelompok manapun mereka berasal, mereka harus tunduk pada hukum," tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa penyelesaian masalah sosial tidak bisa dilakukan dengan cara-cara kekerasan, melainkan dengan penegakan hukum yang adil dan tegas.
Selain itu, Dedi juga mengapresiasi sikap tegas yang ditunjukkan oleh Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya dalam menangani berbagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
Gubernur Jabar berharap langkah ini menjadi contoh bagi aparat lainnya untuk lebih serius dalam menangani permasalahan sosial yang ada.
"Semoga peristiwa ini menjadi yang terakhir, dari jajaran pemerintah provinsi hingga desa, mari kita bekerja sama. Jangan ada lagi pembiaran terhadap masalah yang bisa menimbulkan konflik sosial," ujar Dedi.
Menurutnya, seluruh pihak harus memiliki kesadaran untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Hanya dengan cara ini, masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kedamaian dan ketertiban.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa peran penyelenggara negara sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial.
Tanpa tindakan tegas dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, masalah sosial yang lebih besar akan terus mengancam dan berharap seruan ini dapat menggugah semua pihak untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan menghindari pembiaran yang bisa memperburuk kondisi sosial di masa depan.***
Editor : Eka Rahmawati