RADAR BOGOR - Informasi menggembirakan terkait perkembangan pencairan bansos PKH dan BPNT tahap kedua tahun 2025. Survei ground check dilaporkan telah 100 persen selesai di berbagai wilayah Indonesia, dan pencairan tahap kedua diprediksi akan dimulai serentak pada awal Mei 2025.
KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dapat memantau status di aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation) ketika periode April, Mei, Juni 2025 muncul.
Bahkan, ada potensi pencairan lebih awal dengan nominal Rp225.000 hingga Rp750.000. Bagaimana detail informasinya? Simak penjelasannya dilansir dari Youtube Naura Vlog.
Baca Juga: Lima Bansos Siap Dipercepat Sebelum Akhir April 2025, KPM Diharapkan Sabar hingga Cek Saldo Terkini
Banyak KPM yang bertanya-tanya kapan pencairan PKH dan BPNT tahap kedua periode April, Mei, Juni 2025 akan dilakukan.
Sebelum Anda mengecek aplikasi SIKS-NG yang mungkin belum sepenuhnya update, ada baiknya Anda memastikan terlebih dahulu status kepesertaan PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional) Anda di situs cekbansos.kemensos.go.id.
Jika status PBI JKN Anda sudah berubah menjadi Maret 2025, ini merupakan indikasi awal bahwa Anda adalah penerima manfaat PKH dan BPNT yang berpotensi lanjut ke tahap kedua.
Pencairan lebih awal juga dimungkinkan melalui mekanisme validasi by system. Bagi KPM yang sebelumnya hanya menerima satu jenis bantuan sosial (misalnya, BPNT murni).
Disarankan untuk mengecek aplikasi SIKS-NG melalui pendamping sosial, operator SIKS-NG kelurahan/desa, atau operator SIKS-NG supervisor. Tanyakan apakah data Anda muncul di PKH Validasi by System.
Jika muncul, Anda dipastikan akan menerima bantuan sosial tambahan PKH untuk periode Januari, Februari, Maret yang dicairkan pada bulan April 2025.
Proses pencairan validasi by system ini sudah dimulai sejak 1 April dan banyak KPM BPNT murni yang telah menerimanya. Jadi, anggapan bahwa tidak ada pencairan di bulan April adalah kurang tepat, karena validasi by system ini tetap berjalan.
Proses verifikasi dan validasi data melalui ground checking telah selesai pada 21 April 2025. Pendamping sosial di seluruh Indonesia telah menyelesaikan tugas melakukan ground checking terkait kepemilikan aset (bergerak maupun tidak bergerak) para KPM.
Aset-aset ini menjadi acuan penting dalam menentukan kelayakan KPM sebagai penerima manfaat PKH tahap kedua, karena sistem DTSN sangat ketat dalam menyeleksi penerima yang benar-benar membutuhkan.
Banyak ditemukan yang mana KPM yang memiliki aset signifikan misalnya, sawah lebih dari 1 hektar, tanah luas, ternyata tidak lolos verifikasi DTSN.
Oleh karena itu, bagi KPM yang merasa tidak memiliki aset dan memenuhi kriteria, diharapkan dapat menerima bantuan PKH dan BPNT tahap kedua.
Selain itu, penerima manfaat dengan daya listrik 2.200 volt ampere ke atas juga otomatis tidak akan menerima bantuan sosial pada tahap kedua.
Bagi KPM yang menumpang di rumah orang tua atau mertua yang rumahnya bagus dan memiliki daya listrik tinggi, hal ini tetap akan dihitung sebagai kondisi keluarga penerima manfaat tersebut dan dapat mempengaruhi kelayakan.
Jadi, mohon maaf jika Anda menerima bantuan pada tahap pertama namun tidak pada tahap kedua karena kriteria-kriteria tersebut. Namun, bagi KPM usia produktif (20-40 tahun), disarankan untuk mengajukan diri ke program Pena (Pahlawan Ekonomi Nusantara) kepada pendamping sosial.
Program ini memberikan modal usaha antara Rp5 juta hingga Rp6 juta sesuai dengan potensi usaha Anda. Masa kepesertaan KPM yang sudah lebih dari 5 tahun (kecuali lansia dan disabilitas) juga akan dievaluasi dan kemungkinan dialihkan dari program PKH.
Ciri-ciri pencairan tahap kedua akan terlihat ketika ada perubahan di menu aplikasi SIKS-NG (baik di akun pendamping sosial maupun operator SIKS desa/kelurahan).
Ketika pada menu penentuan KPM atau Final Closing muncul pilihan periode "PKH April Mei Juni 2025" dan di bawahnya muncul data kelurahan/desa beserta jumlah KPM serta kolom "onspan" dan lain-lain, artinya proses penentuan KPM telah dilakukan.
KPM yang muncul dalam daftar tersebut adalah yang lolos verifikasi DTSN. Setelah muncul daftar tersebut, KPM wajib bertanya kepada pendamping sosial apakah nama Anda termasuk dalam daftar. Jika ada, berarti Anda lolos DTSN.
Tahap selanjutnya setelah penentuan KPM adalah verifikasi rekening. Ada dua hasil verifikasi rekening: berhasil dan gagal.
Kegagalan verifikasi rekening (seringkali karena perbedaan nama antara e-KTP dan kartu KKS Merah Putih) dapat menghambat pencairan.
KPM yang lolos verifikasi rekening akan lanjut ke tahap SPM, SP2D, SI, dan top up. Prediksi kami, pencairan PKH dan BPNT tahap kedua akan mulai disalurkan pada bulan Mei.
Selain PKH dan BPNT, bansos lain seperti PIP, KJP Plus, BLT Dana Desa, dan Permakanan juga masih disalurkan pada bulan April 2025 bagi penerima manfaat di luar program PKH dan BPNT.***