RADAR BOGOR - Kabar mengenai seribu lebih Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengundurkan diri mendapatkan perhatian lebih dari Ketua DPR RI Puan Maharani.
Puan mengatakan bahwa pengunduran diri ribuan CPNS ini adalah sinyal bahwa sistem rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) butuh evaluasi secara menyeluruh.
Puan juga menegaskan bahwa rekrutmen CPNS bukan hanya mengurus dokumen, tetapi juga perlu dievaluasi dengan perencanaan dan strategi yang matang sejak awal hingga penempatan.
Hal ini dilakukan supaya masalah pengunduran diri massal tidak terus terjadi.
“Proses rekrutmen CPNS tidak boleh hanya bersifat administratif. Harus ada evaluasi menyeluruh dengan perencanaan matang dan pendekatan yang lebih strategis, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir,” ucap Puan dikutip dari laman DPR.
“Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini,” sambung Puan.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), alasan utama 1.967 CPNS tersebut mengundurkan diri dikarenakan gaji kecil dan penempatan yang jauh dari domisili.
Kepala BKN Zudan Arif menyebutkan bahwa sebagian besar CPNS tersebut adalah CPNS yang diterima melalui skema optimalisasi.
Skema optimalisasi adalah skema yang dibuat pemerintah untuk menghindari formasi kosong, bukan di tempat pilihan awal CPNS terkait.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) adalah salah satu lembaga yang paling banyak ditinggalkan CPNS.
Selain itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Bawaslu, Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PKP) juga banyak ditinggalkan oleh CPNS.
Dengan total pengunduran diri CPNS yang terbilang banyak tersebut, Puan menilai bahwa sistem penempatan dan penyusunan formasi belum responsif terhadap dinamika kebutuhan tenaga kerja dan ekspektasi generasi muda.
Baca Juga: Dicairkan 1 Mei 2025, Ini Rincian Gaji Pokok dan Tiga Tunjangan Pensiunan PNS Melalui PT Taspen
“Kalau proses rekrutmen ASN masih bertumpu pada cara-cara lama, jangan heran kalau generasi muda memilih mundur. Sistem rekrutmen ASN harus beradaptasi dengan zaman,” tambah Ketua DPR RI.
Puan juga mendorong pemerintah, khususnya BKN dan Kementerian PANRB untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga penempatan.
“Kita tidak bisa membiarkan birokrasi kehilangan regenerasi. Jika ini tidak segera dibenahi, maka pelayanan publik yang seharusnya menjadi wajah kehadiran negara di tengah rakyat akan kehilangan daya saing,” tambah Puan Maharani.***
Editor : Eka Rahmawati