RADAR BOGOR - Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional Kamis (1/5/2025), ribuan pekerja menggelar aksi refleksi besar-besaran di kawasan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menjadi salah satu motor utama aksi tersebut.
Mereka menyampaikan lima poin tuntutan penting yang ditujukan kepada pemerintah sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan kaum buruh.
Sejak pagi, massa buruh mulai berdatangan dan memadati daerah sekitar DPR. Kelompok seperti Aliansi Pekerja Kampus dan Aliansi Perempuan Indonesia tampak hadir lebih awal.
Sementara kelompok buruh lainnya berkumpul terlebih dahulu di sekitar Gedung TVRI sebelum bergerak menuju gedung parlemen.
Aliansi Gebrak memilih untuk tidak menghadiri peringatan Hari Buruh yang dihadiri pemerintah di kawasan Monas, yang turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
Mereka menganggap perayaan itu telah kehilangan makna perjuangan karena didominasi kekuasaan.
Melalui media sosial, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menekankan bahwa Hari Buruh adalah milik rakyat dan tidak boleh diambil alih oleh elit politik.
Dalam orasinya, perwakilan Gebrak menyampaikan lima tuntutan yang menjadi pokok aksi, yaitu:
1. Pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja beserta regulasi turunannya.
2. Penolakan terhadap gelombang PHK yang makin masif.
3. Pengesahan segera atas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
4. Menolak penerapan sistem kerja fleksibel serta kebijakan pengupuhan rendah yang merugikan pekerja.
5. Mendesak penghentian praktik kriminalisasi terhadap aktivis buruh dan gerakan masyarakat sipil
Aliansi Perempuan Indonesia juga menyoroti secara kritis kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung terhadap kaum buruh perempuan.
Salah satu yang dikritik adalah PP No. 6 Tahun 2025, yang menurut mereka hanya memberikan solusi sementara bagi pekerja yang terkena PHK tanpa menyelesaikan permasalahan mendasar
Dalam orasinya, mereka menegaskan bahwa banyak perempuan yang terdampak PHK justru mendorong ke sektor kerja informal atau kerja domestik tanpa perlindungan hukum dan sosial.
Untuk memastikan situasi tetap aman selama aksi berlangsung, sebanyak 4.793 personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dikerahkan di sejumlah lokasi strategis.
Pada saat yang bersamaan, Presiden Prabowo turut hadir dalam perayaan resmi Hari Buruh di kawasan Monas, yang diikuti oleh ribuan pekerja dari berbagai konfederasi serikat buruh.
Dalam sambutannya, Presiden menyatakan atas kontribusi buruh terhadap bangsa serta komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Meski begitu, para buruh yang melakukan aksi di depan Gedung DPR RI tetap teguh memperjuangkan agenda dan tuntutan mereka.
Mereka menyuarakan harapan agar aspirasi mereka bisa dijadikan pijakan dalam pengambilan kebijakan yang berpihak pada pekerja.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa Hari Buruh bukan sekadar seremonial perayaan, melainkan momentum perjuangan kolektif untuk hak dan keadilan sosial.
Para buruh berharap pemerintah merespons dengan tindakan nyata dan bukan sekadar janji politik.
Dengan semangat kebersamaan, para peserta aksi menegaskan tekad mereka untuk terus memperjuangkan kesejahteraan buruh dan mendorong terwujudnya perubahan yang lebih baik bagi seluruh pekerja di Indonesia. (***)
Penulis: Diana Rama Pratiwi/Magang-UT
Editor : Yosep Awaludin