RADAR BOGOR – Informasi terbaru menyebutkan bahwa bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berpotensi cair lebih dulu dengan nominal tiga kali lipat.
Selain itu, penting juga bagi KPM untuk memeriksa status Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) melalui aplikasi Cek Bansos, karena banyak dilaporkan statusnya tidak aktif pada tahun 2025.
Kabar mengejutkan datang dari aplikasi SIKS-NG Supervisor, di mana tertera keterangan “BPNT” tanpa rincian bulanan.
Mengingat besaran BPNT reguler adalah Rp200.000 per bulan, hal ini mengindikasikan bahwa bantuan BPNT kemungkinan akan dicairkan sekaligus untuk tiga bulan, dengan total nominal Rp600.000.
Informasi ini menjadi angin segar bagi para KPM BPNT, bahkan menunjukkan perkembangan yang lebih maju dibandingkan dengan PKH yang saat ini masih dalam tahap penentuan KPM dan belum masuk final closing.
Meskipun demikian, perlu diingat bahwa informasi ini baru terpantau di SIKS-NG Supervisor dan belum dapat diakses oleh pendamping sosial.
Meskipun BPNT menunjukkan progres yang lebih cepat dalam hal verifikasi rekening, proses pencairan PKH dan BPNT sering kali saling menyusul.
Terkadang PKH cair lebih dulu, di lain waktu BPNT yang lebih dulu disalurkan.
Yang pasti, untuk sementara ini, baik PKH maupun BPNT diprediksi akan dicairkan per tiga bulan.
Jika status verifikasi rekening BPNT sudah muncul, kemungkinan besar pencairan akan dilakukan dalam waktu dekat, diperkirakan pada bulan Mei 2025.
Selain informasi mengenai PKH dan BPNT, KPM juga diimbau untuk memeriksa status KIS PBI JKN melalui aplikasi Cek Bansos.
Banyak laporan yang masuk mengenai status KIS PBI JKN yang tidak aktif saat digunakan untuk berobat.
Beberapa faktor penyebab status KIS PBI JKN menjadi tidak aktif, antara lain:
- Gagal verifikasi keluarga Pekerja Penerima Upah (PPU): Jika anggota keluarga terdata memiliki gaji di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Provinsi (UMP), atau Upah Minimum Regional (UMR) dan terhubung dengan BPJS Ketenagakerjaan, status KIS PBI JKN yang bersangkutan dapat menjadi tidak aktif.
Bahkan, tidak hanya KIS PBI JKN, tetapi juga status kepesertaan PKH dan BPNT berpotensi ikut dinonaktifkan.
KPM dapat melakukan pengecekan status KIS PBI JKN di aplikasi Cek Bansos.
Jika status Januari 2025 sudah muncul, artinya KIS PBI JKN masih aktif dan dapat digunakan untuk berobat secara gratis yang ditanggung oleh pemerintah.
Informasi lain yang perlu diperhatikan adalah terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2025.
Saat ini, banyak desa yang sedang melakukan musyawarah desa (Musdes) untuk menentukan KPM yang layak menerima bantuan ini.
Beberapa daerah seperti Keamatan Pule (Trenggalek), Kecamatan Sulang (Rembang), Kecamatan Sarang (Rembang), dan Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan atau sedang melaksanakan Musdes.
Bahkan, beberapa desa seperti Desa Gading dilaporkan sudah mulai menyalurkan BLT Dana Desa.
Bagi KPM yang sedang menunggu BLT Dana Desa, diharapkan segera menerima surat undangan untuk pengambilan bantuan.
Demikian informasi terbaru seputar pencairan bansos. Tetap pantau informasi resmi dan semoga bantuan yang dinantikan dapat segera tersalurkan.***
Editor : Eli Kustiyawati