RADAR BOGOR – Pemerintah menaikkan anggaran bantuan sosial (bansos) secara signifikan di tahun 2025.
Kenaikan ini mencatat rekor tertinggi dalam sejarah, dengan total anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp504,7 triliun. Angka ini naik dari Rp496,8 triliun di tahun 2024.
Anggaran tersebut mencakup berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, subsidi listrik, serta pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.
Isu Kenaikan Tiga Kali Lipat BPNT, Benarkah?
Seiring dengan kenaikan anggaran bansos, muncul kabar bahwa dana BPNT tahun 2025 akan naik hingga tiga kali lipat.
Namun, Kementerian Sosial belum mengeluarkan pengumuman resmi terkait hal tersebut.
Untuk saat ini, penyaluran BPNT masih mengacu pada skema triwulan, yakni setiap tiga bulan sekali dengan nominal Rp600.000 per tahap atau setara Rp200.000 per bulan.
Laporan penyaluran bansos Kemensos tahun 2025 menunjukkan bahwa penyaluran dilakukan setiap triwulan.
Pada triwulan pertama 2025, pemerintah sudah menyalurkan lebih dari Rp18 triliun.
Total anggaran BPNT tahun ini tercatat sebesar Rp43,86 triliun dan ditujukan untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Anggaran untuk program BPNT sendiri tercatat sebesar Rp43,86 triliun yang diperuntukkan bagi 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Jika merujuk pada penyaluran tahap pertama tahun 2025, baik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bank Himbara maupun PT Pos Indonesia, nominal bantuan BPNT disalurkan per tiga bulan dengan total Rp600.000 per tahap (atau setara Rp200.000 per bulan).
Hal ini berbeda dengan tahun 2024, di mana pencairan melalui KKS dilakukan per dua bulan.
Jadwal Pencairan Tahap Kedua
Berdasarkan pernyataan Menteri Sosial, pencairan tahap kedua BPNT diperkirakan akan dilakukan pada Mei atau Juni 2025. Proses penyaluran tetap dilakukan setiap tiga bulan (triwulanan).
Untuk periode ini, pemerintah mengalokasikan Rp3,864 triliun untuk 18,27 juta KPM, dengan biaya salur Rp97 miliar untuk penyaluran lewat PT Pos Indonesia.
Selain BPNT, PKH juga mendapat anggaran besar sebesar Rp28,79 triliun untuk menjangkau 10 juta KPM, dengan biaya penyaluran Rp29 miliar.
Selain PKH dan BPNT, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk program lain, seperti bantuan untuk 294.000 anak yatim piatu sebesar Rp705,6 miliar, serta program permakanan untuk 136.000 lansia terlantar berusia di atas 75 tahun dengan total anggaran Rp4,769 triliun.
Pemerintah juga memberikan bantuan iuran BPJS Kesehatan kepada 96,8 juta jiwa dengan anggaran Rp48,78 triliun.
Total anggaran yang disiapkan untuk berbagai program bansos ini mencapai lebih dari Rp120 triliun, yang disalurkan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Meskipun anggaran bansos tahun 2025 mengalami kenaikan signifikan, informasi mengenai kenaikan tiga kali lipat dana BPNT belum terkonfirmasi secara resmi.
Pola penyaluran BPNT tahun 2025 adalah per tiga bulan dengan nominal Rp600.000 per tahap.
Jadwal pencairan tahap kedua diperkirakan akan berlangsung pada bulan Mei atau Juni 2025.
Para KPM bansos diharapkan untuk terus memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial untuk mendapatkan perkembangan terbaru.***
