RADAR BOGOR – Sebuah angin segar berembus bagi pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Hasil survei Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN) dan penggunaan data terbaru membuka peluang lebar bagi mereka untuk menerima berbagai bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.
Bansos yang berpotensi diterima antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan beras 10 kg, hingga bantuan modal usaha.
Menteri Sosial Republik Indonesia menyampaikan, sesuai instruksi Presiden Prabowo, pemerintah akan menyatukan data penerima bansos untuk memastikan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.
Langkah ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kemensos akan melakukan penyesuaian terkait penambahan jumlah penerima bansos berdasarkan data DTKSN terbaru.
Salah satu rencana yang sedang dipertimbangkan adalah mengusulkan agar dana BPNT juga dapat digunakan untuk membayar iuran BPJS PBI.
Selama ini, rekomendasi penerima BPJS PBI diberikan oleh Kemensos kepada Kementerian Kesehatan.
Pemerintah berencana untuk menggunakan data tunggal terpadu sosial ekonomi sebagai basis data utama penyaluran bansos dan pemberdayaan mulai periode triwulan kedua tahun 2025.
Data ini akan menggantikan Data Kemiskinan Sektoral (DKS) yang selama ini digunakan.
Data tunggal ini akan mencakup berbagai program bantuan seperti PKH, bantuan sosial pangan, bantuan cadangan beras 10 kg, KIP, dan KIS.
Penggunaan data DTKSN diyakini lebih akurat dan terkini sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi penerima BPJS PBI untuk mendapatkan bansos lain seperti PKH dan BPNT.
DTKSN memuat informasi detail mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk penerima bantuan sosial, sehingga penentuan sasaran penerima bansos akan sangat bergantung pada informasi yang tercantum dalam basis data ini.
Oleh karena DTKSN menjadi dasar penentuan penerima bansos, maka pemilik KIS PBI yang telah terdaftar dalam DTKSN berpotensi besar untuk menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, KIP, bantuan beras, subsidi listrik, dan lain sebagainya.
Namun, penting untuk dipahami bahwa data DTKSN akan terus diperbarui secara berkala.
Masyarakat yang telah terdaftar diharapkan untuk memastikan data diri mereka tetap valid dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini.
Selain itu, setiap program bansos memiliki persyaratan dan mekanisme penerimaan yang berbeda-beda meskipun semuanya menggunakan DTKSN sebagai basis data.
Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dapat memengaruhi status penerimaan bansos.
Penerima KIS yang berpeluang besar mendapatkan berbagai bansos seperti PKH, BPNT, KIP, bantuan beras, bantuan modal usaha di tahun 2025, subsidi listrik, dan lain-lain adalah mereka yang dalam data DTKSN menempati peringkat kesejahteraan desil 1 atau desil 2.
Bansos diprioritaskan untuk kelompok ini karena dianggap paling rentan dan terdampak langsung oleh gejolak ekonomi, memiliki tingkat kesejahteraan terendah, dan sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Dalam data tunggal terpadu sosial ekonomi, akan dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan yang disebut dengan desil, serupa dengan pemeringkatan pada DTKS sebelumnya.
Desil merupakan kelompok per sepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga.
Pengelompokan dalam DTKSN kemungkinan akan dibagi menjadi empat kategori:
- Desil 1 (Peringkat 1–10%): Rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Berpotensi menerima PKH, KIP, sembako, dan KIS.
- Desil 2 (Peringkat 11–20%): Rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi dari desil 1 namun masih rendah. Berpotensi menerima KIP, sembako, dan KIS.
- Desil 3 (Peringkat 21–30%): Rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari desil 2. Berpotensi menerima sembako dan KIS.
- Desil 4 (Peringkat 31–40%): Rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari desil 3. Berpotensi menerima KIP, sembako, dan KIS.
Pemerintah memprioritaskan penyaluran bansos seperti PKH, BPNT, KIP, dan KIS kepada desil 1 dan desil 2 untuk memastikan bantuan diterima oleh mereka yang paling membutuhkan dan mengurangi risiko kebocoran anggaran.
Dengan demikian, pemilik KIS PBI memiliki peluang yang signifikan untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial di tahun 2025, disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan mereka dalam data tunggal terpadu sosial ekonomi (DTKSN).
Masyarakat diharapkan untuk terus memantau informasi terbaru tentang bansos dan memastikan data diri KPM dalam DTKSN tetap valid.***
Editor : Eli Kustiyawati