RADAR BOGOR – Kabar gembira bagi masyarakat dan penerima bantuan sosial (bansos).
Pemerintah mengumumkan kebijakan baru terkait peran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang akan memfasilitasi penyaluran berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pupuk, tabung gas, dan bansos pemerintah.
Selain itu, Kopdes juga akan berfungsi sebagai agen layanan keuangan seperti BRI Link dan BNI Link.
Sementara itu, pantauan terkini menunjukkan belum adanya pergerakan saldo pencairan untuk bantuan PKH dan BPNT tahap kedua.
Pembentukan Kopdes ini bertujuan untuk memotong rantai pasok yang panjang, di mana Kopdes dapat menyalurkan sembako langsung dari produsen kepada masyarakat.
Selain itu, Kopdes juga akan menyalurkan kebutuhan seperti pupuk, tabung gas, dan sembako, serta berbagai bansos pemerintah.
Hingga Kamis, 8 Mei 2025, telah terbentuk 9.835 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang sah secara hukum.
Hal ini diungkapkan oleh Sulkifli Hasan setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal yang sama.
Menurutnya, koperasi ini juga akan menyalurkan pupuk bersubsidi, gas LPG, bantuan pemerintah, hingga fasilitas keuangan.
Pemerintah menekankan bahwa dengan adanya Kopdes di desa masing-masing, para penerima manfaat tidak perlu lagi kesulitan dalam proses pencairan bansos.
Masyarakat di berbagai daerah diharapkan dapat merasakan manfaat dari inisiatif ini.
Pembentukan koperasi desa ini juga diharapkan dapat memotong rantai pasok yang panjang dan menghilangkan peran tengkulak, sehingga bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat.
Hingga hari ini, pantauan terhadap proses pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua belum menunjukkan adanya pergerakan saldo yang masuk ke kartu KKS.
Berdasarkan laporan dari kontributor agen Brilling, pengecekan saldo kartu KKS KPM BPNT lama terbitan tahun 2019 pada tanggal 9 Mei menunjukkan saldo masih Rp0.
Pengecekan serupa juga dilakukan untuk kartu BPNT validasi dan kartu PKH, namun hasilnya masih menunjukkan saldo lama atau Rp0.
Diperkirakan pencairan tahap kedua untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni tahun 2025 kemungkinan baru akan terjadi di akhir Mei atau awal bulan berikutnya.
Para KPM diharapkan untuk tetap bersabar dan menunggu informasi resmi mengenai pencairan dari pendamping atau perubahan status data secara daring.
Perlu diketahui, terdapat perubahan mendasar dalam acuan data penerima bantuan sosial.
Pemerintah kini tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penerima PKH dan BPNT tahap kedua.
Sebagai gantinya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) telah ditetapkan sebagai data terbaru yang akan digunakan.
Para KPM bansos diimbau untuk tidak melakukan pengecekan saldo terlalu sering dan menunggu informasi resmi terkait pencairan.
Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan pencairan bansos tahap kedua akan terus disampaikan.***
Editor : Eli Kustiyawati