RADAR BOGOR - Pemerintah terus berupaya mengentaskan kemiskinan. Salah satu program prioritas yang saat ini tengah disiapkan secara serius adalah pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
Program rumah layak huni ini dirancang untuk jadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), seiring persetujuan yang diberikan Presiden Prabiowo mewujudkan agenda pembangunan nasional.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan bahwa program rumah layak huni ini telah memasuki tahap penyusunan akhir, dan melibatkan sejumlah kementerian termasuk Kementerian PUPR.
Risma menyebutkan bahwa rumah yang layak menjadi kebutuhan mendasar, terutama bagi kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan.
Rumah-rumah tidak layak yang terbuat dari bahan seadanya akan segera digantikan dengan hunian yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan.
Prabowo secara konsisten menegaskan komitmennya untuk menciptakan keadilan sosial dengan menghadirkan program perumahan bagi warga kurang mampu.
Menurutnya, memiliki tempat tinggal yang layak adalah hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara.
Ia menekankan bahwa program ini bukan sekedar pembangunan fisik, namun juga merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia serta perlindungan terhadap kelompok paling rentan.
Visi tersebut sejalan dengan semangat pembangunan inklusif yang diusung Prabowo dalam masa kampanyenya.
Pemerintah berencana untuk memulai program ini di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi.
Seperti di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa daerah di Kalimantan serta Sulawesi. Pendataan penerima manfaat akan dilakukan secara menyeluruh agar bantuan tepat sasaran.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, lebih dari 10 juta warga Indonesia saat ini tergolong miskin ekstrem.
Dari jumlah tersebut, sekitar 2 juta kepala keluarga belum memiliki rumah dengan kondisi yang layak untuk ditinggali.
Pembangunan rumah layak huni ini akan dibiayai oleh APBN dan didukung oleh kerja sama dengan sektor swasta, BUMN, serta organisasi internasional.
Pemerintah juga akan memanfaatkan tenaga kerja lokal untuk mendukung perekonomian daerah di lokasi pembangunan.
Program ini mendapat berbagai positif dari berbagai kalangan. Sejumlah pemerintah daerah bahkan telah menyatakan kesiapan mereka untuk membantu dalam hal pendataan dan pelaksanaan teknis.
Para pengamat kebijakan menilai program ini akan berdampak ganda, karena menyentuh aspek sosial dan infrastruktur secara bersamaan.
Selain menyediakan rumah, pemerintah juga tengah menyiapkan program pendampingan seperti pelatihan keterampilan dan bantuan usaha mikro agar para penerima manfaat bisa hidup mandiri secara ekonomi.
Meski masih terdapat sejumlah tantangan, termasuk terkait ketersediaan dan ketersediaan lahan, pemerintah optimis dapat mengatasi hambatan tersebut melalui koordinasi instansi instansi dan dukungan politik yang kuat.
Pembangunan rumah secara langsung ditargetkan bisa dimulai pada pertengahan 2025, dengan syarat semua proses berjalan sesuai jadwal.
Masyarakat pun diajak untuk ikut serta dalam mengawasi program agar tetap transparan dan adil.
Program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat miskin sekaligus menjadi bukti keberadaan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya. (***)
Penulis: Diana Rama Pratiwi/Magang-UT
Editor : Yosep Awaludin